Kamis 04 Jul 2024 07:01 WIB

Peretasan PDN, Pj Heru Budi Pastikan Data Pemprov DKI Jakarta Aman

Kalau DKI sementara ini aman. Mudah-mudahan aman.

Rep: Bayu Adji Prihammanda / Red: Erik Purnama Putra
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat diwawancara di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).
Foto: Republiika/Bayu Adji P
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat diwawancara di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan data milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak terdampak peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Heru mengaku telah mengumpulkan sejumlah pejabat untuk memastikan data milik Pemprov DKI aman alias tidak dicuri peretas.

"Kalau DKI sementara ini aman. Mudah-mudahan aman," kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut saat ditemui di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (3/7/2024).

Baca Juga

Sebelumnya, Heru mengaku akan mengumpulkan sejumlah pejabat Jakarta untuk memastikan data milik Pemprov DKI Jakarta yak terdampak peretasan PDN. Terdapat sejumlah pejabat yang akan diundangnya untuk melakukan rapat, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI.

"Saya ingin rapatkan pejabat-pejabat yang menangani data, termasuk juga saya undang lintar sektoral ke BPN, kan BPN ada sistem baru, Dukcapil saya akan undang," kata Heru beberapa hari lalu.

Di waktu terpisah, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya peretasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal itu karena pencurian data merupakan tindakan serius.

"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki back up, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Menurut Hadi, data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan pasca peretasan PDNS 2 jika dilakukan pencadangan. Kini, mantan panglima TNI tersebut beserta jajarannya sedang mengupayakan PDNS 2 kembali beroperasi bulan ini dengan beragam cara.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement