“Markas TPNPB-OPM memang pernah ada di Puncak Jaya, tetapi itu sudah berhasil dikendalikan. Dan dalam sepuluh tahun terakhir pengamatan kami, hasilnya sangat baik, tidak ada lagi aktivitas-aktivitas OPM di wilayah itu,” uajr Fritz.
Karena itu, penembakan oleh TNI terhadap tiga tokoh kampung yang dicap sebagai anggota kelompok separatis lokal tersebut, kata Fritz sulit untuk diterima.
Sebaliknya, kata Fritz, aksi sepihak militer Indonesia yang menewaskan tiga warga biasa itu, dikhawatirkan mengembalikan penilaian negatif masyarakat lokal, terhadap keberadaan TNI di wilayah tersebut.
“Ini sebagai peristiwa yang sangat kami (Komnas HAM) sayangkan. Kejadian tersebut sangat kami sesalkan, karena penembakan tersebut sangat dikhawatirkan menjadi triger kembalinya sikap anti masyarakat (terhadap Indonesia), yang akan memunculkan kembali konflik yang panjang,” ujar Fritz.
Penembakan tersebut, pun kata Fritz, sudah berbuntut panjang dengan memunculkan konflik horizontal antara warga asli Papua (OAP), dengan warga pendatang non-Papua.
Karena dikatakan Fritz, masyarakat dari suku-suku pegunungan di Papua, seperti di Puncak Jaya, umumnya melampiaskan aksi pembalasan atas kematian masyarakatnya oleh TNI, ataupun Polri, kepada warga-warga pendatang. “Dan itu sudah kita lihat yang terjadi kemarin pascapenembakan, warga masyarakat Papua (OAP) membalas penembakan itu dengan kerusuhan yang menjadikan warga pendatang (non Papua) sebagai korban,” begitu ujar Fritz.
Komnas HAM Papua, kata Fritz, juga menerima informasi kerusuhan pascapenembakan tersebut, mencatatkan minimal empat korban jiwa dari kalangan pendatang. “TNI-Polri, juga pemerintah harus tahu dan memahami, masyarakat gunung itu, kalau mengetahui bahwa orangnya itu salah, pasti tidak ada dibela. Tetapi, kalau memang orangnya itu tidak bersalah, masyarakatnya pasti membela. Kami sangat mengkhawatirkan situasi ini menjadi trigger,” begitu kata Fritz.
