Pada 22 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Pada 26-28 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas, Jawa Barat, untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol.

Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu (1) Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, (2) Mabda` Siyasi, (3) Hubungan Partai Politik dengan NU, (4) AD/ART, dan (5) Naskah Deklarasi.

KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diakui luas sebagai inisiator pembentukan parpol bagi warga NU. Terlebih lagi, cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga merupakan seorang tokoh yang memotori Reformasi.

Semula, Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik. Sebab, ini terkesan mengaitkan agama dengan politik praktis.

Namun, sejak medio dan akhir Juni 1998, sikapnya mengendur. Gus Dur pun bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan para deklarator lainnya. Di antaranya adalah KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri, serta KH A Muchith Muzadi.

Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, serta para tokoh pesantren dan masyarakat.

Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998.

".... Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)," demikian petikan akhir teks deklarasi itu.