REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL-Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengutuk pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dengan mengatakan insiden itu telah melanggar norma-norma dasar hubungan internasional dan Piagam PBB.

Wang memperingatkan bahwa pembunuhan Haniyeh berakibat memicu eskalasi konflik dan mendorong kawasan Timur Tengah ke situasi yang lebih berbahaya.

"Tindakan balasan mengarah pada lingkaran setan, dan kekerasan melahirkan lebih banyak kekerasan, yang memperburuk konflik," ujar dia.

Wang dengan mitranya dari Mesir dan Yordania membahas pembunuhan Haniyeh melalui panggilan telepon pada Selasa (6/8), menurut Kementerian Luar Negeri China.

Kepada Menlu Mesir Badr Abdelatty dan Menlu Yordania Ayman Safadi, Wang menyatakan bahwa Beijing dengan tegas menentang dan mengutuk keras pembunuhan tersebut, yang melanggar norma dasar hubungan internasional, melanggar kedaulatan Iran, serta merusak proses negosiasi gencatan senjata di Gaza.

“Pembunuhan ini melanggar prinsip dasar Piagam PBB,” kata Wang kepada Abdelatty.

“Kunci untuk menghindari memburuknya situasi adalah dengan menyepakati gencatan senjata yang menyeluruh dan permanen di Gaza sesegera mungkin,” ujarnya, menambahkan.

Tindakan pembunuhan seperti itu, kata Wang, sangat merusak upaya memajukan perdamaian dan menyebabkan gencatan senjata di Gaza semakin tidak dapat dicapai.

Dia kembali mengingatkan Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi gencatan senjata di Gaza tetapi “perang belum juga diakhiri” “Tidak boleh ada standar ganda perihal konflik Gaza,” kata Wang.

Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah pembunuhan Haniyeh di Teheran, Iran, pada 31 Juli lalu serta pembunuhan komandan senior kelompok Hizbullah Fuad Shukr di Beirut oleh Israel.

Hamas dan Iran menuduh Israel membunuh Haniyeh, tetapi Tel Aviv tidak membenarkan atau membantah bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei bersumpah untuk memberikan "hukuman keras" atas serangan di tanah Iran.

Sementara itu, Hamas pada Selasa telah menunjuk Yahya Sinwar sebagai kepala biro politik yang baru.