REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se - Jawa Barat di Hotel Pullman, Kota Bandung, Kamis (8/8/2024).
Bey mengatakan, High Level Meeting ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh kepala daerah dengan Pemprov Jabar untuk menjamin stabilitas harga terutama menjelang Natal dan tahun baru (Nataru).
"High Level Meeting ini untuk menyamakan persepsi dari seluruh kepala daerah baik Bupati, Wali Kota, dan kami dari Pemdaprov untuk menjamin stabilitas harga, terutama menjelang Natal dan tahun baru," ujar Bey.
Menurut Bey, bersama 27 kabupaten/kota melalui TPID dan TP2DD, Pemprov Jabar berupaya menjaga inflasi agar tetap terkendali. Di antaranya dengan menjaga stok beras dan bahan pangan lainnya di berbagai daerah. Ketersediaan bahan pangan di suatu daerah yang surplus akan menyuplai daerah yang membutuhkan. Dengan terjaganya suatu daerah dari kelangkaan dapat mengantisipasi kenaikan harga.
"Nanti ada TPID yang memantau terus setiap daerah agar tidak kekurangan atau ketiadaan stok," katanya.
Bey mengatakan pula pada Juli 2024 tercatat inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jabar sebesar 2,25 persen. Kemudian tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Jabar bulan Juli 2024 sebesar 0,06 persen, dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,16 persen.
Meskipun inflasi tahunan di Jabar lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang sebesar 2,13 persen, namun angka ini masih di bawah target. "Jadi kami menjaga betul agar inflasi terkendali dan sampai bulan Juli inflasi masih sesuai target," kata Bey.
Ia juga menegaskan, pemantauan stok beras dan perdagangan antardaerah serta pompanisasi dilakukan untuk memastikan panen padi tetap optimal tahun ini. "Kami mendapatkan 7.000 pompa dari Kementerian Pertanian. Ada beberapa yang tadinya musim tanamnya Oktober, mereka akan menarik ke Agustus. Insyaallah, masih ada satu lagi panen di akhir tahun ini. Jadi panennya tidak nyeberang ke 2025, tapi di tahun ini," paparnya.
Sementara menurut Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Muhamad Nur berharap agenda yang terselenggara ini bisa menjadi modal bersama untuk menjaga inflasi sesuai dengan target. Apalagi tren inflasi 2024 menunjukkan angka lebih rendah dari tahun 2023, yaitu 2,48.
Nur juga menginginkan percepatan digitalisasi dapat membuat indeks pengendalian inflasi menjadi semakin baik, terutama dalam mendukung pembangunan di Jabar.
"Dengan digitalisasi dan elektronifikasi mudah-mudahan IETPD-nya (Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) semakin bagus dan itu semua sangat kita butuhkan dalam rangka mendukung pembangunan supaya lebih efisien dan semakin mendorong potensi-potensi yang ada di Jawa Barat," papar Nur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika