REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto merespons kabar pencatutan NIK warga Jakarta guna mendukung pasangan calon jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun) dalam Pilgub Jakarta 2024.
Hasto menduga upaya itu termasuk salah satu cara menghadirkan calon ‘boneka’ dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Sehingga Hasto tengah mengecek kadernya mengalami pencatutan atau tidak.
“Kami sedang mengidentifikasi apakah ada anggota internal PDIP yang KTP-nya dicatut untuk kepentingan penciptaan calon boneka,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).
Walau demikian, Hasto menyebut PDIP belum berencana menempuh langkah hukum atas kejadian ini. Sebab fenomena pencatutan terjadi pada warga secara individu.
“Ini kan yang dicatut adalah orang per orang, bukan PDI Perjuangan. Jadi, ini persoalan individu,” ucap Hasto.
Hasto masih meyakini PDIP bakal memperoleh dukungan rakyat guna memperjuangkan kedaulatan mereka. Hasto menilai ‘pasangan boneka’ sekalipun tak akan bisa melawan rakyat.
“Apa gunanya kita merdeka jika kedaulatan kita akhirnya diserobot oleh kepentingan kekuasaan, apalagi jika itu dipersempit oleh kepentingan keluarga. Ini yang tidak boleh terjadi,” ucap Hasto.
Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua 826.766 dukungan yang telah diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Hasilnya, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 332.299 dukungan tidak memenuhi syarat.
"Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat diverifikasi faktual kesatu sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.
Namun, belakangan banyak warga yang buka suara karena data mereka dicatut untuk memenuhi syarat dukungan Dharma-Kun. Bahkan, dua anak Anies Baswedan juga dikabarkan menjadi korban pencatutan data tersebut.
KPU memandang dalam verifikasi faktual hasil evaluasi, dua nama anak Anies sudah tidak lagi dimasukkan.
