Ahad 25 Aug 2024 20:40 WIB

DPR Approves KPU's Regional Candidacy Rules Aligned with MK rulings

We all understand that the draft regulation fully incorporates MK Decisions

Red: Budi Raharjo
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung (kanan) didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang (kedua kiri), dan Syamsurizal (kiri) mengetuk palu saat menyetujui pentetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (25/8/2024). Komisi II DPR bersama Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung (kanan) didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang (kedua kiri), dan Syamsurizal (kiri) mengetuk palu saat menyetujui pentetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (25/8/2024). Komisi II DPR bersama Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Commission II of the House of Representatives (DPR) has approved a draft regulation by the General Elections Commission (KPU) regarding regional head candidacy, aligning it with the Constitutional Court's (MK) rulings.

"Do we all approve of this? Thank God," said Ahmad Doli Kurnia, the commission's chairman, during a hearing session with the KPU and the government in Jakarta on Sunday.

Baca Juga

"We all understand that the draft regulation fully incorporates MK Decisions Number 60 and 70, without any omissions or additions," he said.

On Thursday, the DPR postponed the ratification of the Regional Election Bill (RUU Pilkada) during a plenary meeting due to a lack of quorum, following protests in various regions opposing the bill.