REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan kendala layanan pembelian meterai elektronik (e-meterai) tidak akan mengganggu proses Perum Peruri dalam mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah. Perum Peruri sendiri telah ditunjuk pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai pelaksana Government Technology (GovTech) Indonesia

"Harus dipisahkan. Kalau yang kemarin, e-meterai itu karena ada isu kapasitas. Kita lagi review dan pastikan infrastruktur Peruri akan ditingkatkan agar tidak ada lagi isu kapasitas e-meterai atau produk-produk lain terkait autentifikasi," ujar Tiko usai acara Penyelesaian Penandatanganan Perubahan Master Restructuring Agreement & Pokok Perubahan Terms KMK Penjaminan (KMKP) Waskita Karya dengan Kreditur Bank di Menara Danareksa, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Sedangkan GovTech, lanjut Tiko, berfojus pada pengembangan aplikasi. Tiko menyampaikan Peruri tengah menyiapkan sekitar 400 personel untuk membangun program aplikasi pemerintah secara terpadu bernama INA-ku.

"Itu nanti timnya beda, jadi kita secara umum akan memperbaiki kapasitas dan kapabilitas Peruri untuk ke depan," ucap Tiko.