REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana mengatakan, Pemprov Jateng ingin mengembangkan perekonomian syariah. Hal itu bakal dilakukan dengan memperkuat halal value chain atau rantai pasok halal.
Nana mengungkapkan, dalam upaya mendukung keuangan dan perekonomian syariah di Jateng, Pemprov Jateng telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) pada April 2023 lalu. Komite tersebut beranggotakan pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, praktisi industri jasa keuangan, dan organisasi filantropi Islam.
"Pemprov Jawa Tengah bersama KDEKS ingin mmberikan perhatian khusus atau serius untuk mengembangkan perekonomian syariah, di antaranya melalui penguatan halal value chain atau rantai pasok halal di wilayah Jawa Tengah," kata Nana saat menghadiri acara "Seminar Nasional: Membaca Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Pemerintahan Baru Indonesia" yang digelar Universitas Diponegoro (Undip), Rabu (11/9/2024).
Dia menjelaskan, untuk menciptakan rantai pasok halal, Pemprov Jateng mendirikan zona kuliner halal, aman, dan sehat di beberapa daerah seperi Surakarta, Purwokerto, Tegal, dan kawasan Masjid Agung Jateng. "Dan hal ini akan terus kami kembangkan," ujarnya.
Selain itu, Nana mengatakan Pemprov Jateng juga mengembangkan potensi pariwisata ramah Muslim, penguatan keuangan syariah, dan penguatan UMKM sebagai penggerak utama produk rantai pasok halal. Pemprov Jateng juga menyelenggarakan "Jateng Halal Vaganza", yaitu kegiatan rangkaian roadshow dan pameran untuk memasyarakatkan ekonomi syariah serta ajang bagi UMKM menampilkan produk halal pada masyarakat.
"Selain itu kami bekerja sama dengan Baznas Jawa Tengah dalam pemanfaatan dana wakaf dan infak untuk pengembangan UMKM yang halal," kata Nana.
Nana berharap, melalui berbagai langkah tersebut, perekonomian dan keuangan syariah di Jateng bisa berkembang positif. "Sehingga mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika