REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Setelah pembunuhan kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di sebuah wisma di Teheran milik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), kepemimpinan rezim Iran, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, bersumpah untuk mengambil tindakan pembalasan yang sangat keras terhadap Israel, di waktu dan tempat yang paling tidak terduga.
Beberapa jam setelah pembunuhan Haniyeh diumumkan, Khamenei berjanji untuk membalasnya, dengan menyatakan:
“Rezim Zionis yang penjahat dan teroris telah mengubah tamu kami yang terhormat menjadi martir di rumah kami, sehingga menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi kami. Namun rezim ini juga telah mempersiapkan landasan untuk hukuman yang keras untuknya... Sejauh yang kami ketahui, adalah kewajiban kami untuk membalas peristiwa yang menyakitkan dan pahit ini, yang terjadi di dalam perbatasan Republik Islam."
Pada 1 Agustus 2024, sehari setelah pembunuhan Haniyeh, sebuah spanduk digantung di Alun-Alun Teheran dengan gambarnya dengan latar belakang Kubah Batu di Yerusalem, dengan janji Khamenei dalam bahasa Ibrani: “Tunggu hukuman yang keras” (Sumber: Mehr News, Iran, 1 Agustus 2024)
Seiring berlalunya waktu dan pembalasan yang dijanjikan tidak kunjung tiba, para pejabat rezim terpaksa menjelaskan penundaan tersebut dengan berbagai pembenaran.
Pertama, mereka mengisyaratkan tanggapan langsung dalam bentuk rudal dan drone, mirip dengan tanggapan Iran pada 14 April terhadap pembunuhan pejabat Pasukan Qods IRGC di kompleks konsulat Iran di Damaskus, Suriah.
Beberapa hari setelah pembunuhan tersebut, menjadi jelas bahwa Iran dihalangi oleh Israel dan takut akan tanggapan keras Israel yang dapat mengganggu kestabilan rezim atau memulai perang regional yang tidak diinginkannya, dan itu akan membahayakan asetnya, yaitu proksi-proksi mereka, di wilayah tersebut.
Kini, setelah beberapa pekan berlalu, pernyataan-pernyataan para pemimpin Iran secara miring merujuk pada sebuah respons yang kuat, tanpa membuat komitmen bahwa respons tersebut akan melibatkan operasi militer Iran secara langsung terhadap Israel, dan tanpa berkomitmen pada jangka waktu tertentu.
Tampaknya rezim Iran, yang dikenal dengan pragmatismenya, berusaha untuk menentukan harga dengan cara lain, baik dengan mendanai dan/atau mengarahkan serangan teror di dalam Israel dan wilayahnya dengan menggunakan elemen-elemen Palestina dan elemen-elemen lain yang mengirim, memandu, atau mendanai seperti bom bunuh diri Tel Aviv yang gagal pada Agustus dan serangan-serangan baru-baru ini di Tepi Barat atau dengan mengaitkan pembunuhan tersebut dengan keuntungan politik, misalnya, di bidang nuklir, dengan pengakuan Amerika Serikat terhadap Iran sebagai negara nuklir dengan senjata berbasis bahan tersebut.
Laporan ini akan mengulas berbagai penjelasan dan pembenaran yang diberikan oleh para pejabat rezim Iran atas penundaan respons Iran terhadap pembunuhan Haniyeh.
Pertama, perlunya strategi Iran yang diperhitungkan. Menurut rezim, penundaan itu bukan karena kelemahan melainkan karena kebutuhan untuk merencanakan respons yang tepat dan dipertimbangkan dengan baik, untuk dieksekusi pada waktu yang tepat dan sesuai secara strategis.
Sementara itu, ada kebutuhan untuk mengumpulkan “informasi dan bukti yang akurat” untuk memastikan bahwa respons ini akan memiliki legitimasi internasional dan konsisten dengan kenyataan di lapangan.
BACA JUGA: Saat Hizbullah Dihajar Habis-habisan, ke Mana Iran dan Balas Dendamnya yang Dinantikan?
Para pejabat Iran mengatakan bahwa Iran telah memeriksa semua kemungkinan konsekuensi dari operasi tersebut dan akan bertindak dengan cara yang diperhitungkan yang akan mengarah pada hasil yang luas.
Pada 21 Agustus 2024, Mohsen Rezai, anggota Dewan Kemanfaatan rezim Iran dan mantan kepala IRGC, mengatakan bahwa tanggapan Iran terhadap Israel “tidak dapat dihindari.”
Mengenai bagaimana...
Ikuti Whatsapp Channel Republika