REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk bisa menjalankan kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL), perlu ada pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan perangkat peralatannya di jembatan timbang. Jika itu belum  dilakukan maka akan sulit bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan kebijakan tersebut.

Anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan jumlah SDM di jembatan timbang itu sangat kurang. Peralatannya juga banyak yang sudah rusak.

Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, sampai sekarang hanya 25 jembatan timbang yang dibuka. Itupun tidak beroperasi 24 jam, hanya 8 jam. “Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan zero ODOL,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu, menurut Haryo, menunjukkan bahwa Kemenhub tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup. “Kalau tidak memiliki personil yang cukup, tidak mungkin zero ODOL bisa dilaksanakan. SDM-nya aja nggak ada kok,” ucapnya.