REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan berubah menjadi sebuah badan nasional pada tahun ini. Perubahan kelembagaan ini, menurutnya, adalah bukti keseriusan pemerintah untuk mengarusutamakan ekonomi syariah dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional.
"Ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk mengadopsi ekonomi syariah menjadi bagian dan di arusutamakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional kami, jadi tidak hanya labelisasi halal," kata Suharso di sela SDGs Annual Conference (SAC) 2024, Senin (7/10/2024).
Ia menjelaskan penerapan ekonomi syariah di Indonesia akan lebih menyeluruh, mengadopsi praktik-praktik baik dari negara-negara maju. Sebagai contoh, Suharso menyebut bagaimana negara-negara lain sudah memberlakukan standar halal yang sangat ketat di sektor-sektor seperti pelabuhan, yang juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi mereka.
"Hal ini mendorong kami kenapa kok kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia kok tidak bisa melakukan yang dilakukan oleh mereka itu," kata Suharso, tanpa menyebut negara yang ia rujuk.
Suharso juga menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi pendanaan publik melalui instrumen syariah seperti zakat, infak, dan wakaf. Menurutnya, jika potensi wakaf dapat diperluas dan dimaksimalkan, hal ini akan membawa dampak yang signifikan, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan mengatasi masalah stunting di Indonesia.
"Pendanaan publik melalui wakaf memiliki potensi luar biasa. Jika ini bisa diperluas, kita dapat mengatasi berbagai tantangan, mengentaskan kemiskinan dan stunting dan seterusnya," jelas Suharso.
Ia menambahkan praktik-praktik ekonomi syariah yang sudah diterapkan di berbagai negara dapat menjadi model bagi Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
Suharso menegaskan langkah integrasi ekonomi syariah ini bukan sekadar program jangka pendek, tetapi akan diintegrasikan secara mendalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Menurutnya, pengarusutamaan ekonomi syariah akan menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika