REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program 'Maghrib Mengaji' bagi anak-anak se-Jakarta yang digagas pasangan Ridwan Kamil-Suwono jika memenangi kontestasi Pilkada Jakarta, disambut positif Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, dan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Agus Suradika.
“Ya, jika benar itu sangat bagus agar anak-anak Jakarta rajin mengaji. Kami setuju program salat berjemaah dan mengaji jika dilaksanakan secara baik dan konsekuen,” tutur Gus Fahrur di Jakarta, dikutip Jumat (18/10/2024).
“Itu tradisi lama di Jakarta. Habis Magrib menjelang Isya itu biasanya anak-anak mengaji di surau dan pernah dulu wali kota Jakarta Barat menginisasi itu, tapi karena lingkupnya mungkin hanya berupa edaran dari wali kota, program itu tidak berjalan maksimal,” ungkap Agus Suradika di Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Program Magrib Mengaji yang dimunculkan pasangan RK-Suswono ini sempat menuai polemik tatkala duet pasangan cagub dan cawagub lainnya di Jakarta menganggap program ini sebagi alat kampanye. Pasangan lain tersebut menjelaskan agama dan etnis tak boleh digunakan dalam politik.
Perlu Suasana Religius
Gus Fahrur menekankan, suasana religius merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia modern karena kitab suci mengajarkan nilai-nilai luhur yang perlu digunakan sebagai pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Pembentukan karakter dengan landasan akhlak moral keagamaan ini jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan landasan lainnya,” ujar Gus Fahrur.
Sementara Agus Suradika mengungkapkan, Muhammadiyah sudah sejak lama menyampaikan kepada pemerintah mengenai perlunya Magrib mengaji bagi anak-anak. Ia mendukung penuh bila RK mau mewujudkan dan menggalakkan program Magrib Mengaji di Jakarta.
“Saya kira kalau Pak Ridwan Kamil mau menginisiasi ini, itu akan baik sekali dan harus diformalkan ke dalam bentuk Pergub setidaknya, syukur-syukur menjadi Perda,” tuturnya.
“Setelah menjadi Perda kan mengikat semua untuk melaksanakan Magrib sampai Isya bagi yang muslim ya wajib mengaji di rumah. Saya kira ini baik sekali menjadi concern juga Pemda DKI Jakarta, di mana warga Jakarta memang mayoritas beragama Islam,” kata Agus Suradika.
Menurut dia, memang bisa memunculkan kontroversi ketika orang menganggap pendidikan agama itu sebagai ranah privat. Persoalannya adalah, masa depan anak-anak bangsa ini harus diperkuat dengan aspek spiritualitas yang tinggi. Dan itu kewajiban negara juga Pemda untuk memperkuat spiritualitas, supaya warga Jakarta tetap bisa berinteraksi dengan kemajuan zaman.
“Jadi argumen-argumen yang menolak itu barangkali karena memandang kok ini negara ngurusi domain privat. Tapi jangan lupa, kalau terjadi degradasi moral warga, itu yang rugi kita semua. Maka negara wajib, pemerintah wajib ikut,” jelas Agus Suradika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika