REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI II mewanti-wanti kerawanan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim). Sehingga Komisi II DPR RI berpesan supaya penyelenggaraannya berlangsung kondusif.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI HM Rifqinizamy saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II ke Kaltim. Rifqinizamy mengungkapkan Pilgub Kaltim perlu diwaspadai agar tidak terjadi konflik.
"Meski secara umum kondisi Kaltim cukup kondusif, kami harap Kaltim tetap waspada karena daerah ini berada di posisi kelima rawan tinggi pilkada di Indonesia. Apalagi, pasangan calon pilgub hanya ada dua," kata Rifqinizamy dalam keterangan pers pada Sabtu (9/11/2024).
Rifqinizamy mengingatkan pemanfaatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). secara tepat. Rifqinizamy tak ingin pemanfaatan NPHD malah melanggar hukum.
"Laporan ke kami NPHD Kaltim bagus dan dukungan TNI Polri juga sangat baik," ujar Rifqinizamy.
Rifqinizamy mengapresiasi Pemprov Kaltim yang menyediakan dana NPHD bagi penyelenggaraan Pilkada 2024. Sehingga pendanaannya tak bergantung pada APBN.
"Karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilunya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN," ujar politikus dari Kalimantan Selatan itu.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menjelaskan raihan sukses partisipasi pemilih Kaltim pada pilpres dan pileg lalu. Partisipasi pemilih pada pemilihan presiden sebesar 79,80%. Sedangkan untuk pemilihan DPR RI partisipasi pemilih sebesar 79,18% dan pemilihan DPRD 79%.
"Kita bersyukur partisipasi pemilih Kaltim di atas rata-rata nasional. Ini adalah keberhasilan bersama. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pihak keamanan, masyarakat dan pemerintah," kata Akmal.
Akmal juga rajin berkomunikasi dengan KPU Kaltim Fahmi Idris. Mereka pun aktif memantau kesiapan infrastruktur dan logistik pemilu hingga ke desa-desa dan daerah terpencil.
"Kita rajin berkomunikasi. Tidak harus formal. Ber-Wa-an saja juga bisa," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu.
Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim demi sukses pilkada serentak adalah dengan pemberian NPHD.
"Total NPHD yang sudah direalisasikan untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan mencapai Rp1,1 triliun," ungkap Akmal.
Realisasi tersebut disesuaikan dengan tahapan. Untuk pihak keamanan terutama pada saat pelaksanaan dan pengamanan penghitungan hasil pilkada.
"Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD, pada 23 September 2023. Itu bentuk dukungan kami untuk sukses pilkada. Alhamdulillah kami di-back up oleh Forkopimda," ucap Akmal.
Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris menyebutkan pilkada tahun ini akan diikuti 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Mereka akan mencoblos di 6.274 TPS dengan 30 TPS Lokasi Khusus.
"Kampanye dilakukan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan debat terakhir 22 November 2024. Mudah-mudahan tensi politik semakin menurun," ucap Fahmi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika