REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Informasi (KI) Pusat mengungkapkan kesadaran badan publik (BP) mengenai keterbukaan informasi terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari antusiasme BP ketika menjalani uji publik.
"Tentu sekarang sudah banyak badan publik yang menyadari bahwa keterbukaan informasi ini penting," kata Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro dalam keterangannya, Sabtu (16/11/2024).
Donny menjelaskan pada 2023, dari 372 badan publik yang uji publik mengenai keterbukaan informasi, ada 147 yang dinyatakan tidak lolos. Kondisi ini menunjukkan masih banyak yang belum mengutamakan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Donny mengingatkan semua lembaga yang memakai anggaran negara wajib mengutamakan keterbukaan publik. Ini termasuk kementerian, perusahaan, perguruan tinggi, bahkan partai politik.
"Karena hal itu menjadi kewajiban," ujar Donny.
Oleh karena itu, KI Pusat memaksimalkan peningkatan partisipasi BP guna mengikuti kegiatan keterbukaan informasi pada tahun ini. Donny berharap semakin banyak BP yang melek keterbukaan informasi.
"Kami edukasi, sosialisasi, dan advokasi agar badan publik dapat membuka informasi yang dibutuhkan publik. Meskipun ada informasi yang memang oleh undang-undang tidak boleh disebarluaskan," ujar Donny.
Selanjutnya, KI Pusat memberikan penilaian kepada BP dengan kategori informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.
Bagi BP dengan kategori cukup, kurang, dan tidak informatif, maka BP itu akan dikumpulkan dan diberikan pemahaman soal pentingnya keterbukaan informasi.
"Kalau badan publik merasa bahwa keterbukaan informasi publik tidak ada manfaatnya. Pasti mereka tidak akan peduli, terutama pimpinannya," ucap Donny.
Sebelumnya, KI Pusat menguji sebanyak 266 BP terdiri atas kementerian, lembaga, perguruan tinggi, perusahaan, parpol pada Selasa (12/11/2024) di Jakarta. Hal ini sebagai evaluasi guna menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sebelum dilakukan uji publik, KI Pusat memantau BP dengan self assessment questionnaire (SAQ) atau penilaian secara mandiri lebih dulu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika