REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengkritisi Harvey Moeis yang hanya diketok hukuman 6,5 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hukuman tersebut dinilai tak wajar.
Harvey mulanya dituntut hukuman 12 tahun penjara oleh jaksa dari Kejaksaan Agung. Namun majelis hakim memvonis Harvey sangat jauh di bawah tuntutan.
"Vonis umumnya separuh plus 10 persen dari tuntutan jaksa, seharusnya wajarnya 7,2 tahun," kata Fickar kepada Republika, Ahad (29/12/2024).
Fickar tak sepakat dengan pertimbangan hakim dalam memvonis Harvey. Apalagi hakim beralasan tuntutan 12 tahun terhadap Harvey tergolong terlalu berat.
"Ya itu pertimbangan itu sangat subjektif dibandingkan dengan fakta persidangan," ujar Fickar.
Fickar memandang suami dari Sandra Dewi itu layak dihukum lebih berat. Hal ini merujuk pada kesalahan Harvey yang begitu besar dalam menambang tanpa izin hingga merusak lingkungan.
"Karena terdakwa menambang tanpa izin sana sekali maka seharusnya putusannya lebih berat," ujar Fickar.
Atas vonis tersebut, Kejaksaan Agung akhirnya mengajukan banding. Fickar memandang upaya banding diharapkan dapat memperberat hukuman terhadap Harvey Moeis.
"Ya wajar kalau JPUnya diperintahkan banding oleh Jaksa Agung," ujar Fickar.
Sebelumnya, Harvey dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah secara bersama-sama hingga menimbulkan kerugian negara Rp 300 triliun.
"Mengadili, menyatakan Terdakwa Harvey Moeis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang," kata hakim ketua Eko Aryanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan," sambung hakim.
Hakim juga menghukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar. Kalau tak dibayar, maka diganti dengan kurungan 6 bulan. Harvey pun dihukum membayar uang pengganti senilai Rp 210 miliar. Kalau tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian atau apabila jumlah tidak mencukupi maka diganti hukuman penjara.
Harvey dihukum karena bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ke-1 KUHP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika