Senin 13 Jan 2025 21:55 WIB

Sebanyak 14 SPPG Telah Beroperasi, Pj Gubernur: Sudah Layani 37 Ribu Orang

Siswa yang terlayani MBG juga makin bertambah.

Rep: Bayu Adji P/ Red: Gilang Akbar Prambadi
Para pelajar menikmati Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 193 Caringin, Sukajadi, Kota Bandung, Senin (6/1/2025). Pelaksanaan program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional ini dimulai secara bertahap di sekolah dasar hingga SMA guna memacu kualitas sarapan para pelajar.
Foto: Edi Yusuf
Para pelajar menikmati Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 193 Caringin, Sukajadi, Kota Bandung, Senin (6/1/2025). Pelaksanaan program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional ini dimulai secara bertahap di sekolah dasar hingga SMA guna memacu kualitas sarapan para pelajar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menyebutkan hingga saat ini sudah ada 13 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah Jakarta. Jumlah itu bertambah jika dibandingkan pekan sebelumnya, di mana baru empat SPPG beroperasi.

Teguh mengatakan, awalnya baru ada empat SPPG yang beroperasi pada awal pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), Senin (6/1/2025). Namun, pada Senin (13/1/2025), jumlah SPPG yang telah beroperasi bertambah sembilan unit.

Baca Juga

"Alhamdulillah hari ini tambah sembilan lagi, sembilan SPBG. Jadi totalnya ada 13 SPBG (yang telah beroperasi)," kata dia di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cahaya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

Menurut dia, dengan makin banyak SPPG yang beroperasi, siswa yang terlayani MBG juga makin bertambah. Saat ini, dengan 13 SPPG yang beroperasi, total ada 118 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 37.667 orang telah mendapatkan MBG.

"Jadi ini sudah tambahan yang sangat signifikan, sudah lebih target dibandingkan apa yang kami rencanakan, walaupun nanti total pada tahun 2025 kita rencanakan, BGN rencanakan ada 153 SPPG," kata dia.

Teguh mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berkomitmen untuk mendukung program MBG yang dilaksanakan pemerintah pusat. Termasuk untuk memberikan dukungan anggaran melalui APBD.

"Karena memang di dalam ABBD Jakarta sebenarnya juga sudah diantisipasi terkait masalah ini apabila kami mendapatkan penugasan apakah turut serta dalam membangun SPBG atau mungkin juga penambahan kualitas dan sebagainya. Tapi kami ikuti SOP yang ditentukan oleh pusat," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement