REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Genosida yang dilakukan Israel di Gaza Palestina serta gencatan senjata yang menguntungkan Hamas ternyata semakin merontokkan kekuatan politik Perdana Menteri Netanyahu. Orang nomor wahid di negara zionis Israel tersebut kini menghadapi perpecahan internal. Koalisi politik yang beberapa tahun dibangunnya terancam ambyar. Politisi oposisinya muncul yang berpotensi menggoyang bahkan mendongkel Netanyahu dari posisi perdana menteri.

Sebuah laporan CNN mengungkapkan perpecahan mendalam dalam politik Israel yang dapat mengancam keberlangsungan perjanjian gencatan senjata di Gaza, meskipun Israel setuju untuk mulai berlaku pada Ahad (19/1/2025).

Sesuai kesepakatan, gencatan senjata dijadwalkan berlangsung selama 42 hari. Selama periode ini, diperkirakan 33 sandera Israel akan dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina, dan akan terjadi penarikan perlahan tentara Israel dari pusat kota di Gaza dan peningkatan bantuan kemanusiaan. Namun, ini bukanlah akhir perang yang permanen, dan tidak menjamin kebebasan bagi enam puluh lima sandera warga Israel yang akan tetap berada di Gaza pada akhir fase pertama ini. Israel harus menurunkan tekanannya untuk bernegosiasi lebih lanjut dengan Hamas untuk pembebasan Sandera.

Media pemberitaan tersebut menyebutkan, konstelasi politik Israel dapat menentukan apakah hal tersebut akan terjadi atau bahkan tidak sama sekali. Artinya, bisa jadi sandera dibebaskan kalau Israel lebih banyak ‘mengalah’ dalam negosiasi untuk memberikan keleluasaan kepada Hamas untuk lebih menguasai Gaza, mendapatkan akses bantuan kemanusiaan dan medis secara penuh, bahkan hingga memberikan kebebasan mengembangkan ekonomi kawasan tersebut.

Netanyahu menelan ludah sendiri

Kesepakatan yang disetujui oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat mirip dengan proposal yang ditentangnya selama hampir satu tahun. Usulan yang dikritiknya mencakup gencatan senjata multi-tahap, penarikan pasukan Israel secara bertahap, dan pembebasan tahanan Palestina, dan inilah yang kini disetujui Netanyahu, sebagaimana diberitakan Asharq Awsath.

Ikuti Whatsapp Channel Republika