REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut siap mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin) pada dosen aparatur sipil negara (ASN) pada tahun ini. Namun, besaran anggaran itu masih dianggap belum sesuai dengan usulan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek Togar M Simatupang mengaku telah mendengar kabar bahwa Kemenkeu akan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tukin dosen ASN pada 2025. Kabar itu disampaikannya usai menggelar rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis (23/1/2025).
"Untuk tukin, kami baru mendengar adanya kabar dari Ketua Banggar DPR, bahwa pemerintah kira-kira komit ya (untuk membayar tukin dosen tahun ini)," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis sore.
Ia menyebutkan, anggaran yang disiapkan untuk pembayaran tukin tahun ini adalah sebesar Rp 2,5 triliun. Menurut dia, besaran anggaran itu masih di bawah usulan yang diminta oleh Kemendikti Saintek.
"Karena keterbatasan fiskal, uang fiskal, (anggaran untuk tukin tahun 2025) itu sekitar 2,5 triliun. Itu masih di bawah yang kita usulkan untuk skenario cukup, yaitu 2,8 (triliun)," kata Togar.
Ia menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan tiga skenario pembayaran tukin dosen. Skenario pertama adalah usulan Rp 2,8 triliun agar pembayaran tukin cukup bagi dosen di perguruan tinggi negeri sebagai satuan kerja kementerian (PTN-satker) dan perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU) yang belum ada remunerasi.
Skenario kedua, Kemendikti Saintek mengusulkan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk menbayarkan tukin para dosen di PTN-satker dan PTN-BLU yang sudah memiliki remunerasi yang masih di bawah tukin besarannya.
Skenario ketiga, Kemendikti Saintek mengajukan anggaran Rp 8,2 triliun. Dengan anggaran itu, Togar menyatakan, seluruh dosen ASN yang berjumlah sekitar 81 ribu orang akan mendapatkan tukin.
"Sekarang pemerintah atau diwakili oleh kementerian yang berhubungan dengan fiskal, mereka harus memprioritaskan. Keluarlah tadi, dari banggar dulu kita dapat ya, ketua banggar, Rp 2,5 t," kata Togar.
Meski demikian, Kemendikti Saintek disebut telah memiliki skenario lain untuk memaksimalkan anggaran Rp 2,5 triliun yang dialokasikan oleh Kemenkeu untuk pembayaran tukin dosen. Menurut dia, tukin yang akan diprioritaskan untuk para dosen di PTN-satker dan PTN-BLU yang belum ada remunerasi.
"Nah, itu enggak langsung 100 persen dikasih, tapi ada ruang perbaikan, katakanlah 80 persen diberikan, 20 persen lagi ruang supaya memberikan motivasi tahun depan 90 persen, tahun depannya lagi 100 persen. Itu semuanya berlaku di semua kementerian," kata Togar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika