REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden AS Donald Trump pada Ahad (9/2/2025) mengatakan Amerika Serikat mungkin memiliki utang lebih sedikit daripada yang diperkirakan. Ia mengatakan utang besar itu bisa jadi karena penipuan yang terkait dengan pembayaran utang.
Amerika Serikat saat ini memiliki utang publik sebesar 36,2 triliun dolar AS, menurut Departemen Keuangan AS, yang memainkan peran utama dalam sistem keuangan global.
Trump telah menugaskan miliarder Elon Musk untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap pemerintah federal, yang telah memicu protes jalanan di Washington dan tuduhan bahwa pemerintahan Trump melanggar hukum.
Departemen Efisiensi Pemerintah Musk telah mengganggu operasi di beberapa lembaga federal dan telah menimbulkan masalah privasi dan keamanan saat mengakses catatan penggajian dan pengeluaran yang sensitif.
"Kami bahkan sedang melihat Departemen Keuangan," kata Trump kepada wartawan di Air Force One.
"Bisa jadi banyak dari hal-hal itu tidak masuk hitungan. Dengan kata lain, beberapa hal yang kami temukan itu sangat curang, oleh karena itu mungkin utang kita lebih sedikit dari yang kita kira," tambahnya.
Komentar Trump pada tentang potensi penipuan yang terkait dengan Treasury AS menimbulkan pertanyaan tentang tindakan seperti apa yang mungkin diambil tim Musk terhadap Treasury.
Seorang hakim federal memblokir sementara tim Musk pada hari Sabtu untuk mengakses sistem pemerintah yang digunakan untuk memproses pembayaran triliunan dolar, dengan alasan risiko bahwa informasi sensitif dapat diungkapkan secara tidak benar.
Setelah putusan tersebut, Musk mengatakan Departemen Keuangan dan DOGE telah sepakat untuk mewajibkan semua pembayaran pemerintah yang keluar untuk menyertakan alasan dalam bentuk komentar dan memiliki kode kategorisasi. Musk juga mengatakan bahwa daftar entitas yang tidak boleh menerima pembayaran pemerintah harus diperbarui setidaknya setiap minggu, jika tidak setiap hari.
Menteri Keuangan Scott Bessent, yang ditunjuk Trump, mengatakan minggu lalu bahwa tim Musk memiliki akses "hanya baca" ke sistem pembayaran dan mengatakan keputusan apa pun untuk menghentikan pembayaran akan dibuat oleh lembaga lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika