Kamis 20 Feb 2025 08:49 WIB

Jelang Ramadhan, Pemerintah Matangkan Persiapan Operasi Pasar Gerakan Pangan Murah 

Mulai 24 Februari sampai akhir Maret 2025, BUMN dan swasta siap gelar operasi pasar.

Rep: Frederikus Dominggus Bata / Red: Gita Amanda
Pemerintah mematangkan rencana operasi pasar dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan digelar serentak secara nasional. (ilustrasi)
Foto: Edi Yusuf
Pemerintah mematangkan rencana operasi pasar dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan digelar serentak secara nasional. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mematangkan rencana operasi pasar dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan digelar serentak secara nasional sebelum dan sepanjang bulan Ramadhan. Mulai 24 Februari sampai akhir Maret 2025, pemerintah bersama BUMN dan swasta siap melakukan operasi pasar tersebut agar masyarakat dapat memperoleh harga pangan pokok strategis yang baik dan wajar.

"Bapak Mentan (Menteri Pertanian) tadi sampaikan bahwa perintah Bapak Presiden untuk menstabilkan dan juga menurunkan harga pangan. Operasi pasarnya nanti bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia," jelas Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada Rabu (19/2/2025) lalu.

Baca Juga

"Nanti harga beberapa komoditas yang ada di operasi pasar, tentunya akan di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi). Operasi pasar itu selalu akan di bawah HET. Kita ingin bulan puasa, Ramadhan sampai Lebaran, masyarakat mendapatkan harga yang baik, harga yang wajar, harga yang sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah," tambah Arief, tertulis dalam keterangan resmi NFA, dikutip Kamis (20/2/2025).

GPM akan dilaksanakan setiap hari selama periode yang disebutkan di atas. Unsur-unsur yang terlibat antara lain dinas pangan, dinas perdagangan, dan dinas pertanian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota serta Kantor Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan di 34 provinsi. 

Sementara BUMN yang terlibat antara lain Perum Bulog, ID FOOD ditambah PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan 4.500 kantor se-Indonesia. Selain itu juga akan didukung oleh jaringan APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), PT Charoen Pokphand Indonesia, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk serta 452 Kios Pangan di 31 provinsi dan 102 kabupaten/kota.

Terkait itu, pemerintah telah menetapkan target kuantitas pangan pokok strategis yang akan digelontorkan dalam GPM Ramadhan tahun ini. Untuk minyak goreng MinyaKita total sebanyak 70 ribu kiloliter dengan pembagian Bulog 50 ribu kiloliter dan 20 ribu ton disalurkan oleh ID FOOD. Gula konsumsi akan didistribusikan total 50 ribu ton dari PTPN sebanyak 43 ribu dan ID FOOD 7 ribu ton.

Sementara bawang putih total 20 ribu ton akan dimasifkan oleh 21 pelaku usaha. Untuk daging kerbau beku total 19 ribu ton dari stok PT Berdikari 10 ribu ton dan PT PPI 9 ribu ton. Terakhir, beras sebanyak 100 ribu ton akan didistribusikan Bulog di seluruh Indonesia. Dengan itu, secara keseluruhan total targetnya menjadi 189 ribu ton dalam bentuk gula, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras, ditambah MinyaKita 70 ribu kiloliter.

"Untuk pengawasannya, nanti teman-teman Satgas Pangan Polri diharapkan dapat menertibkan supaya harganya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada harga yang lebih tinggi daripada harga acuan. Harga petani dan peternak pun tidak boleh terganggu dengan GPM ini. Kita pastikan itu bersama-sama," ujar Arief.

Dalam sesi konferensi pers, Menteri Pertanian yang sekaligus sedang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan Ad Interim Andi Amran Sulaiman, mengimbau agar tidak ada lagi pihak yang menjual pangan pokok strategis melebihi HET. Ini menjadi bentuk penegasan pemerintah, terutama menjelang momentum Ramadhan dan Idul Fitri.

"Hari ini kita Rakortas dan rapat bersama seluruh pihak terkait, hubungannya harga pangan, operasi pasar di bulan suci Ramadhan. Kita simpulkan stok bahan pangan cukup, bahkan lebih dari cukup. Kami meminta kepada seluruh pengusaha, khususnya bahan pangan, (agar) menjual harga bahan pangannya di bawah HET. (Karena) tahun ini arahan Bapak Presiden, tidak boleh menjual di atas HET," tegas Amran.

"Operasi pasar yang kita akan lakukan ini adalah terbesar (dan) masif. Semua pihak terlibat terutama BUMN. BUMN yang menjadi penjuru yang dipimpin oleh kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional). Kita betul-betul kolaborasi mulai pusat sampai daerah. Pesannya ini pesan penting, tidak boleh ada harga di atas HET. Kalau ada yang melakukan, Satgas Pangan bertindak dan yang terjadi baru-baru ini adalah segel, tokonya disegel," tuturnya.

Amran menegaskan  komitmen pemerintah untuk menurunkan harga pangan pokok strategis. "Sekarang ini kita betul-betul pemerintahan ini bercahaya. Kenapa bercahaya? Kenapa terang? Harga tiket turun. Harga naik Haji turun. Biaya listrik turun. Insya Allah harga bahan pokok kita turunkan, kecuali harga gabah di tingkat petani, kita naikkan," ujarnya.

Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), tren inflasi pangan secara tahunan kerap mengalami kenaikan di momentum Ramadan dan Idulfitri. Pada Maret 2023, inflasi pangan berada di 5,83 persen dan April 2023 di 3,74 persen. Kemudian pada Maret dan April 2024 masing-masing berada di 10,33 persen dan 9,63 persen. 

Untuk tahun 2025 ini, inflasi pangan dibuka cukup baik di angka 3,07 persen di Januari, sehingga masih dalam koridor target inflasi komponen volatile food yang dicanangkan pemerintah di kisaran 3 sampai 5 persen. Untuk itu, pemerintah saat ini optimis terhadap inflasi pangan dapat stabil melalui GPM Ramadhan yang masif mulai pekan depan nanti.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement