REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan instruksi kepada kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Instruksi itu dikeluarkan usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kadernya untuk tidak berangkat ke Magelang mengikuti retret patut disayangkan. Pasalnya, kepala daerah sebenarnya sudah menjadi milik publik usai dilantik.

"Karena para kepala daerah yang telah dipilih ini sesungguhnya tak lagi seutuhnya milik PDIP, menimbang setelah mereka mendaftar dan berkampanye, saat itu pula kepentingan publik mengemuka sebagai pemegang saham politik terbesar," kata dia saat dihubungi, Jumat (21/2/2025).

Meski demikian, ia memaklumi adanya instruksi dari partai berlambang kepala banteng itu. Pasalnya, hal itu menjadi upaya PDIP meningkatkan posisi tawar di pemerintahan saat ini setelah Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, ia khawatir adanya instruksi itu akan membuat hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto terganggu. Padahal, dua tokoh itu belakangan dikabarkan akan melakukan pertemuan.

Agung menilai, Prabowo pasti akan menganggap adanya aksi tak hadir dalam kegiatan retret sebagai perlawanan dari para kepala daerah. Apalagi, kegiatan itu diinisiasi langsung oleh Prabowo. "Karena dari sisi Prabowo, tak berangkatnya kader-kader PDIP dianggap 'melawan' perintah Presiden yang notabene kepala pemerintahan," ujar Agung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika