REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menargetkan dapat memungut pajak daerah sebesar Rp 48 triliun pada 2025. Berdasarkan data hingga 17 Juni 2025, total penerimaan dari pajak daerah di Jakarta telah mencapai 46,7 persen atau Rp 22,6 triliun.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku senang dengan capaian penerimaan pajak daerah hingga pertengahan Juni 2025. Apalagi, secara persentase, capaian itu telah mengalahkan penerimaan pajak secara nasional, yang saat ini baru sekitar 32 persen.
"Terus terang dari tadi saya bisik-bisik dengan Pak Dirjen Pajak, kok bisa Jakarta memungut pajak lebih tinggi dari nasional? Pak Dirjen Pajak, intinya Jakarta memungutnya dengan hati," kata Pramono saat memberikan sambutan dalam Malam Apresiasi Pajak Daerah di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Ia mengaku sempat khawatir penerimaan pajak daerah di Jakarta tidak sesuai target. Apalagi, saat ini kondisi ekonomi dunia, termasuk Indonesia, sedang tidak baik-baik. Namun, kekhawatiran itu dengan sendirinya terbantahkan dengan capaian yang ada.
"Dengan demikian, secara keseluruhan praktis di Jakarta untuk urusan perpajakan ini berjalan dengan baik," ujar Pramono.
Pramono menyatakan, Pemprov Jakarta akan terus berupaya memungut pajak daerah dari para wajib pajak. Bahkan, ia telah menyampaikan arahan secara khusus kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jakarta Lusiana Herawati untuk terus menagih pajak dari para wajib pajak, termasuk dari pihak-pihak yang selama ini enggan membayar pajak.
"Bahkan saya sudah secara khusus menyampaikan kepada Bu Lusi, yang dulu remang-remang, yang dulu nggak mau bayar pajak, yang dulu masih bersembunyi di ketiak-ketiak kekuasaan, sekarang transparan, harus bayar pajak," kata dia.
Pemprov akan transparan mengelola pajak
Menurut dia, Pemprov Jakarta juga akan secara transparan mengelola pajak itu untuk mengatasi permasalahan warga. Ia menyebutkan, persoalan utama di Jakarta adalah persoalan disparitas.
Pramono menilai, jarak ketimpangan antara orang yang mampu dan tidak tidak mampu di Jakarta terus meluas. Karena itu, diperlukan intervensi untuk memangkas ketimpangan yang ada, salah satunya melalui pendidikan.
"Maka untuk persoalan pendidikan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan," ujar dia.
Ia mengatakan, salah satu upaya untuk menjamin agar warga kurang mampu bisa tetap sekolah adalah dengan melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Untuk itu, ia telah mendistribusikan KJP Tahap I 2025 kepada 727.622 siswa dengan nilai total Rp 1,6 triliun.
Pramono menambahkan, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada warga kurang mampu melanjutkan jenjang pendidikan ke universitas melalui program KJMU. Tidak hanya sampai jenjang S1, melainkan juga S2 hingga S3.
"Saya sudah meminta di jajaran pemerintah DKI Jakarta, saya minta orang yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk bisa sekolah S1, S2, bahkan S3," kata dia.
Pramono menilai, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengubah warga yang tidak mampu menjadi mampu secara finansial. Dengan begitu, disparitas yang terjadi di Jakarta perlahan bisa berkurang.
Selain itu, Pemprov Jakarta juga akan memutihkan ijazah sejumlah masyarakat yang masih ditahan oleh pihak sekolah. Pasalnya, saat ini ada banyak warga yang ijazahnya ditahan karena memiliki tunggakan administrasi ke sekolah.
"Jumlahnya berapa? Tahun ini kami akan memutihkan 6.652 ijazah. Karena bagi saya pribadi, tidak mungkin orang nebus ijazah saja tidak bisa, (kalau iya) pasti dari keluarga tidak mampu," kata dia.
Ia memastikan, pihaknya akan secara transparan mengelola hasil dari pungutan pajak. Seluruh uang itu dipastikan akan digunakan untuk kepentingan warga.
"Yang kami janjikan adalah bagaimana setiap sen uang yang bapak-ibu bayarkan untuk pajak, ada kepastian kenyamanan bahwa bapak-ibu bisa secara transparan terbuka mengetahui ini untuk apa, dan itulah yang akan kami lakukan. Karena itu bagian dari komitmen saya dan Bang Doel untuk membuat pemerintahan yang transparan," ujar Pramono menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika