REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Immanulhaq menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi syarikah atau perusahaan berbasis syariah yang mampu mengelola keuangan dan layanan haji secara lebih profesional dan terpadu.

Menurut Maman, BPKH sudah memiliki basis profesionalisme yang kuat dalam bidang ekonomi syariah serta pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan haji. 

"Jadi, kenapa tidak BPKH selain melayani pengelolaan keuangan haji, juga bisa langsung mengelola amanat Presiden Prabowo terkait pengembangan Kampung Indonesia untuk jemaah haji,” ujar Maman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (25/6/2025). 

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut dia, pengelolaan haji sebaiknya tidak berlarut-larut dan harus terintegrasi secara efisien. Salah satu usulan yang disampaikan adalah membangun infrastruktur pendukung haji seperti bandara dan hotel yang dikelola secara terpusat di Kampung Haji Indonesia.

“Misalnya, kita bisa punya bandara sendiri, tidak lagi menyewa di tempat lain seperti Thaif, kemudian menggabungkan beberapa hotel menjadi satu kompleks sehingga katering dan layanan lain bisa lebih terkoordinasi,” ucap dia.

Menurut Maman, pengelolaan haji yang saat ini masih menggunakan sistem syarikah dengan pelaku usaha yang kurang memahami ekosistem haji Indonesia, menyebabkan kurangnya kenyamanan dan kekompakan antara jamaah dan pembimbing, serta ketidaksepahaman dalam layanan.

“Bila syarikah yang ditunjuk tidak memahami ekosistem haji kita, akan terjadi pemisahan yang tidak ideal antara kloter dan fasilitas seperti hotel, sehingga hubungan antara ibu dan anak, pembimbing dan yang dibimbing menjadi tidak optimal,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika