REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan, 24 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional telah memenuhi syarat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Proses itu digelar Komisi I DPR RI yang berlangsung pada Sabtu (5/7/2025) dan Ahad (6/7/2025) yang.
"Sepengetahuan saya, sepengetahuan kami pimpinan di Komisi I itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper, dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah," kata Adies usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Untuk itu, dia menyebut, nama-nama calon Dubes LBBP itu telah berada di meja Ketua DPR RI Puan Maharani untuk diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. "Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden," ucap Adies.
Meski demikian, Adies tak dapat memastikan apakah terdapat catatan-catatan yang diberikan Komisi I DPR terhadap nama-nama calon Dubes LBBP tersebut. "Mungkin catatan-catatan ada, tapi kan saya belum lihat suratnya," kata wakil ketua umum DPP Partai Golkar tersebut.
Sebagaimana tata tertib (tatib) yang berlalu, dia menyebut, pimpinan DPR RI dapat langsung mengirimkan nama-nama tersebut ke Presiden tanpa dibacakan terlebih dulu dalam Rapat Paripurna DPR RI. "Kalau duta besar itu tatibnya tidak perlu dibacakan di paripurna. Jadi, langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah," ujar Adies.
Dia pun menyebut Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. "Kalau rapat hari ini kan tanggapan fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban dari pemerintah tahun 2024, seluruh fraksi menerima pertanggungjawaban tersebut. Jadi, itu saja agendanya," tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono juga mengkonfirmasi, Komisi I DPR telah merampungkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Dubes LBBP RI. Dia pun menyerahkan mekanisme selanjutnya atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah digelar pihaknya itu kepada pimpinan DPR RI.
"Sekarang ini kan yang masih dibahas (Rapat Paripurna) itu yang soal RAPBN, tapi yang penting kami sudah selesai di komisi, sudah kami serahkan ke pimpinan, nanti biar pimpinan menentukan karena pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu, kapan pimpinan mau bacakan dan selesaikan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika