REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyinggung perkara hukum yang menimpanya dipengaruhi kepentingan politik pihak tertentu. Hasto merasa ada kepentingan politik yang terganggu atas sikapnya dan PDIP.

Hal itu dikatakan Hasto ketika membacakan nota pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim pada Kamis (10/7/2025). Hasto terjerat dugaan suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

"Proses daur ulang ini tidak berada di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan yang melatarbelakanginya," kata Hasto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Hasto menyadari pengaruh kepentingan politik itu telah coba dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan dengan agenda jawaban atas eksepsi pada 11 April 2025. Tapi Hasto mengamati realitanya berkata lain. Hasto merasa hal ini dimulai dari periode 2023 hingga selesainya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Saya tidak mengalaminya sendiri. Ada kalangan jurnalis, tokoh prodemokrasi, pengamat politik, dan lain-lain yang menjadi korban intimidasi akibat sikap kritis mempersoalkan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, serta pemilu jurdil," ujar Hasto.

Hasto menyebut tekanan politik yang dialami dimulai ketika menyatakan sikap politik menolak kehadiran tim nasional (timnas) Israel dalam Piala Dunia U-21 di Indonesia tahun 2010. Hasto menekankan aspek ideologis dan historis sikap PDIP yang disuarakan tersebut berhubungan dengan komunike politik dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung.

"Kesepakatan politik tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut dijalankan dengan konsisten sebagai sebuah prinsip," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika