REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Putra pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor yang juga Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Ponorogo, Prof KH Hamid Fahmy Zarkasyi merespons fenomena meningkatnya warga Ponorogo yang mengganti kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi penghayat kepercayaan.
Menurut dia, langkah ini berpotensi mengganggu persatuan bangsa dan menimbulkan konsekuensi serius bagi kehidupan bernegara.
“Itu saya rasa tidak produktif bagi persatuan bangsa. Kalau selama ini eksistensinya di masyarakat diakui dan di KTP menjadi pengamal Islam itu tidak masalah. Tapi kalau dia sudah diakui eksistensinya dalam bentuk formal, itu nanti dia akan menuntut eksistensi lebih dari itu,” ujar Prof Hamid saat dihubungi Republika, Jumat (20/9/2025).
Guru Besar Filsafat Islam ini mengingatkan jika semua aliran kepercayaan di Indonesia diresmikan sebagai agama, negara akan menghadapi beban yang tidak ringan.
“Kan jumlahnya ratusan percayaan itu. Kalau itu semuanya diakui, bagaimana negara akan memikirkan agama-agama itu? Selama ini saja kita dengan lima agama yang ada, kita sudah banyak kecemburuan yang tidak berkesudahan itu, soal gereja, soal masjid, dan lain sebagainya,” ucap dia.
Hamid bahkan mengingatkan soal dampak praktisnya, seperti tuntutan hak hari libur keagamaan. “Kalau agama ini nanti resmi, dan semua agama diberi hak untuk menjadi agama resmi, dan jumlahnya itu ratusan, kita akan mempunyai hari libur 100-200 hari. Ya kalau setiap agama meminta hari liburnya masing-masing, bubarlah negara ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika