REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi isu yang menyebut adanya sekitar 5.000 dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan lembaganya terbuka dan tengah memperketat proses verifikasi untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penentuan mitra penyedia makanan bergizi.
“Terkait dengan isu ada 5.000 dapur fiktif, ada yang dimainkan oleh banyak, diblok oleh anggota DPR, dan macam-macam supaya teman-teman bisa melihat nanti. Boleh bertanya juga ke verifikatornya, ada 100 verifikator, apakah mereka mengetahui siapa pemilik dari yayasan-yayasan yang mendaftar secara online tadi,” kata Nanik saat konferensi pers di Cibubur, Kamis (25/9/2025).
Ia menjelaskan proses verifikasi dapur kini tidak dilakukan di kantor BGN, melainkan di hotel yang berpindah-pindah. Langkah ini diambil untuk menghindari intervensi pihak luar.
“Sudah pindah tiga kali, mengapa pindah-pindah? Karena kami menghindari para mitra yang memburu. Mitra ini kan nanti bisa mempengaruhi atau dia bisa menemui siapa gitu…Jadi benar-benar verifikasi ini adalah tidak dipengaruhi atau tidak menjadi titipan,” katanya.
Nanik juga memberikan penjelasan soal apa yang disebut sebagai dapur fiktif. Menurutnya, sebutan itu muncul karena ada dapur yang hanya mendaftar, tetapi tidak melakukan aktivitas pembangunan ataupun pelaporan dalam kurun waktu tertentu.
“Kalau 45 hari kita lihat dia tidak ada aktivitas pelaporan, tidak ada kegiatan membangun dan sebagainya, itu secara sistem sudah ter-delete, dia akan ter-system. Jadi bukan yang deletenya manusianya bukan, tapi sistemnya itu sudah men-delete,” katanya.
Rollback yang dimaksud, lanjut Nanik, adalah proses sistem yang mengembalikan pendaftar ke antrean awal. Jika sebuah yayasan tidak memenuhi kewajiban dalam 45 hari, titik dapurnya dihapus secara otomatis dan harus mendaftar ulang.
“Nah kemudian mungkin yang disebut fiktif ini sebetulnya yang tadi itu, ke-delete-ke-delete yang akhirnya kena rollback. Dia akan pada posisi nanti ke semula lagi, kayak ngantre lagi, dilihat lagi, jadi ini bukan fiktif,” katanya.
Dengan mekanisme ini, BGN memastikan bahwa anggaran negara tidak disalurkan kepada titik dapur yang belum terealisasi. “Kalau disebut fiktif itu misalnya ini dapur sudah dibangun terus ada duit pemerintah yang disalurkan, ini dapurnya belum ada, uangnya juga nggak ada yang disalurkan, jadi baru mendaftarkan titik dan ternyata titik itu dia sampai 45 hari kita beri waktu, tidak juga mereka merealisasikan,” katanya.
(Muhammad noor alfian choir)
Ikuti Whatsapp Channel Republika