REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -– Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berubah menjadi saluran kepentingan politik. Lembaga pengawas pelayanan publik itu menilai, sejumlah persoalan dalam tata kelola MBG bisa menjadi celah masuknya kepentingan politik yang sempit.
Hal itu diungkapkan oleh anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika saat jumpa pers Kajian Cepat (Rapid Assessment) Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kantor Ombudsman, Selasa (30/9/2025).
“Ombudsman sangat tidak mengharapkan program MBG ini dijadikan kanal yang membangkitkan kemarahan masyarakat yang berpotensi ditumpangi oleh kepentingan politik tertentu dan ini yang harus diwaspadai di kemudian hari,” kata Yeka.
Dalam kajian terbarunya, Ombudsman menemukan delapan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Namun ada empat poin yang berpotensi maladminsitrasi yakni keterlambatan verifikasi, diskriminasi dalam penetapan mitra, lemahnya penerapan SOP, dan penyimpangan prosedur. Dari 60.500 yayasan yang mendaftar sebagai mitra, masih ada 9.632 yayasan yang belum mendapatkan kepastian.
Ombudsman menilai, ketidakpastian ini tidak hanya menunjukkan lemahnya tata kelola, tetapi juga membuka peluang terjadinya afiliasi politik dalam penetapan yayasan dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
“Lebih jauh lagi, kajian ombudsman juga mengidentifikasi adanya potensi afiliasi sejumlah yayasan dengan jejaring politik yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan serta membuka peluang penyalahgunaan wewenang,” katanya.
Menurut Ombudsman, jika hal ini dibiarkan, tujuan awal program MBG rawan dijadikan bahan mobilisasi kepentingan politik.
“Dalam kaitan itu perlu disadari bahwa faktor eksternal, khususnya potensi intervensi politik juga tidak dapat diabaikan dalam melihat dinamika penyelenggaran program MBG. Keterkaitan sejumlah yayasan dengan jejaring kekuasaan berpotensi menggeser orientasi program dari fokus utama pada perbaikan gizi menuju kepentingan yang lebih sempit,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika