REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menegaskan tidak ada pemaksaan dalam proses negosiasi penyaluran BBM antara Pertamina dengan badan usaha swasta. Menurut dia, diskusi yang berlangsung bersifat business to business (B2B) antarkorporasi.

"Pemerintah hanya mengarahkan. ESDM tidak mencampuri urusan teknis dan komersial. Saat ini masih dinamis, semua pihak saling menghargai alasan masing-masing," kata Laode di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Ia menegaskan, pemerintah mendorong mekanisme B2B karena kuota impor swasta sudah menipis menjelang akhir tahun. Saat ini, hanya Pertamina yang masih memiliki sisa kuota impor. Seluruh badan usaha lain telah menggunakan kuota yang diberikan, bahkan sudah mendapatkan tambahan 10 persen dibanding tahun lalu.

"Swasta sudah ditambah 10 persen. Pertamina itu belum kita tambahkan. Kuota mereka masih banyak," ujar Laode.

Menurutnya, total BBM yang akan disalurkan Pertamina ke swasta berkisar 500 ribu–600 ribu kiloliter (KL). Ia menilai stok Pertamina tetap mencukupi hingga akhir 2025, termasuk menghadapi kebutuhan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Mereka sebenarnya punya hak juga untuk menambah. Kalau yang lain sudah ditambah 10 persen kuota impor, Pertamina belum," kata Laode.

Ikuti Whatsapp Channel Republika