REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve meminta perusahaan jejaring sosial untuk bekerjasama dalam melawan ekstremisme. Cazeneuve berbicara di Washington dalam perjalanannya ke San Francisco, Jumat (20/2) untuk bertemu dengan para pemimpin dari Google, Facebook, Microsoft dan Twitter untuk mendesak mereka guna berbagi tanggung jawab dalam memerangi ancaman ekstremisme.

Serangan terhadap koran satir Charlie Hebdo baru-baru ini memicu kewaspadaan di Prancis dan di seluruh Eropa karena khawatir ancaman teror berkembang dan sulit diatasi. "Hari ini, terorisme menyebar dan 'akses terbuka'," ujar dia.

Secara umum, panggilan untuk bergabung dengan aksi kekerasan atau metode untuk melaksanakan serangan mandiri disebar di media sosial oleh milisi dan pendukung mereka.

Cazeneuve meminta 60 negara mitra ntuk lebih mengkoordinasikan perjuangan mereka melawan ekstremisme untuk menyusun norma-norma internasional dalam menghapus konten ilegal. Prancis telah memiliki undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk memblokir laman-laman yang menyeru atau mengagungkan terorisme. Dia mencatat undang-undang terhadap kejahatan dan upaya menghasut untuk melakukan terorisme telah diperkuat di negara itu.

Cazeneuve mengatakan ia akan meminta perusahaan teknologi untuk menarik konten-konten propaganda. Perusahaan seperti Google, Microsoft, Twitter dan Facebook dapat menemukan solusi untuk menyensor konten berbahaya tanpa mempengaruhi kebebasan berekspresi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika