Selasa , 30 Aug 2016, 03:45 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar berpendapat, kewenangan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang dimiliki aparat penegak hukum, bisa menjadi penyebab menumpuknya kasus yang tak...
Sabtu , 20 Jun 2015, 15:55 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dan tata negara Margarito Khamis menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu diberi kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Jika memang KPK tidak memiliki bukti cukup untuk meneruskan kasus yang sedang disidik, tambahnya, maka kasus tersebut cukup dilimpahkan kepada institusi yang memiliki wewenang menerbitkan SP3. "Jika memang tidak cukup bukti atau ada putusan pengadilan...
Jumat , 19 Jun 2015, 20:37 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman...
Jumat , 19 Jun 2015, 19:54 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara dari Universitas...
Kamis , 18 Jun 2015, 17:18 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemberian kewenangan penerbitan surat perintah...
Kamis , 18 Jun 2015, 16:52 WIB
Kamis , 18 Jun 2015, 15:12 WIB
Kamis , 18 Jun 2015, 14:14 WIB
Kamis , 18 Jun 2015, 13:19 WIB
