Rabu , 04 Jul 2018, 18:32 WIB
Yasonna: RKUHP tak Harus Disahkan 17 Agustus 2018
Jumat , 22 Jun 2018, 14:24 WIB
PP Muhammadiyah Berikan Catatan RUU KUHP
Senin , 11 Jun 2018, 11:18 WIB
Delik Korupsi Masuk RKUHP Bisa Hilangkan Dasar Hukum KPK
Sabtu , 09 Jun 2018, 17:20 WIB
MKD Klaim Pembahasan RUU KUHP Libatkan Banyak Pihak
Rabu , 06 Jun 2018, 16:38 WIB
Wiranto Undang KPK Bahas RKUHP
Rabu , 06 Jun 2018, 14:55 WIB
Komisi III: Bukan Hanya KPK yang Menangani Korupsi
Selasa , 05 Jun 2018, 18:00 WIB
ICJR Tawarkan Solusi Amandemen Bertahap
Selasa , 05 Jun 2018, 14:10 WIB
KPK: Kami Sudah Ingatkan Sejak Awal
Selasa , 05 Jun 2018, 00:39 WIB
Alasan KPK Tolak Korupsi Masuk KUHP
Kamis , 31 May 2018, 01:27 WIB
Frasa Sesama Jenis dalam Pasal Pencabulan Diusulkan Dihapus
Kamis , 31 May 2018, 00:31 WIB
Pemerintah Usulkan Rumusan Baru Pasal Penghinaan Presiden
Rabu , 30 May 2018, 09:25 WIB
Sejumlah Poin Sensitif RUU KUHP Dikebut
Menimbang Kritik Perumusan Delik Zina dalam RUU KUHP
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Novi Inayatun Nadziroh* Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru kini sedang digodok di DPR dan telah menuai beberapa kontroversi. Salah satu dari kontroversi ini adalah pada kriminalisasi zina. Sebelumnya, dalam KUHP yang lama perumusan delik zina dianggap kurang mengakomodir beberapa hal termasuk terkait kumpul kebo. Untuk itu, RUU KUHP pada draf sementara telah memperluas rumusan...
Kamis , 19 May 2016, 21:48 WIB
Elsam: UU Subversif Dihidupkan Kembali dalam Rancangan KUHP
Kamis , 19 May 2016, 21:10 WIB
Rancangan KUHP Dinilai Banyak Mengandung Pelemahan Hukuman
Rabu , 05 Aug 2015, 15:28 WIB
Menkumham: Pasal Penghinaan Presiden RUU KUHP Berbeda
Rabu , 05 Aug 2015, 15:23 WIB
Hidupkan Pasal Penghinaan, Jokowi Dibandingkan SBY
Rabu , 05 Aug 2015, 14:59 WIB
Hidupkan Kembali Pasal Penghinaan, Jokowi Takut Dikritik
Selasa , 04 Aug 2015, 17:57 WIB
DPR Heran Pemerintah Kembali Ajukan Pasal Penghinaan Presiden
Rabu , 24 Jun 2015, 19:17 WIB
UU KPK Seharusnya Direvisi Setelah KUHP
Selasa , 02 Jun 2015, 01:31 WIB
'KUHP tak Sesuai dengan Konstitusi'
Rabu , 06 May 2015, 20:33 WIB
Commission III will take over preparation of RUU KUHP
Kamis , 11 Dec 2014, 16:43 WIB
Pukat-ICW Minta Pemerintah Tarik RUU KUHP-KUHAP
Sabtu , 20 Sep 2014, 16:10 WIB
Definisi Pemerkosaan di KUHP sudah Usang
Selasa , 15 Jul 2014, 13:00 WIB
KPK Periksa Dirjen Dukcapil
Dinsos Siap Tertibkan Dolly Secara Paksa
SURABAYA -- Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya memastikan akan benar-benar melakukan penertiban dan razia lokalisasi prostitusi Dolly setelah jadwal pengambilan kompensasi dana oleh warga terdampak penutupan lokalisasi berakhir pada Kamis (26/6). Hingga kemarin, pengambilan kompensasi baru mencapai 30 persen dari jumlah total pekerja seks komersial (PSK) Dolly. "Penutupan tidak akan mundur dan saya optimistis berhasil," ujar Kepala Bidang...
Jumat , 28 Feb 2014, 23:17 WIB
Tim RUU KUHP Siap Debat KPK
Jumat , 28 Feb 2014, 17:37 WIB
RUU KUHP Tetap Ada Lex Specialis untuk KPK
Jumat , 28 Feb 2014, 14:45 WIB
Polemik KUHP, Pemerintah Undang KPK Pekan Depan
Kamis , 27 Feb 2014, 04:27 WIB
Istana: Tak Benar Ada Upaya Mendukung Pelemahan KPK
Rabu , 26 Feb 2014, 11:40 WIB
Hakim Agung: KPK Tak Bisa Batalkan RUU KUHAP dan KUHP
Rabu , 26 Feb 2014, 11:36 WIB
Pemerintah Minta KPK Ajukan DIM RUU KUHP dan KUHAP ke DPR
Selasa , 25 Feb 2014, 15:19 WIB
Menkumham Pastikan Kewenangan KPK Tak Terusik
Selasa , 25 Feb 2014, 15:01 WIB
Pemerintah Akan Lanjutkan Pembahasan RUU KUHAP dan KUHP
Ahad , 23 Feb 2014, 16:46 WIB