#kuhp

Kawasan wisata di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Desa Kutuh kini memiliki sembilan unit usaha, dimana mayoritas merupakan atraksi wisata. Seluruh unit usaha dikelola oleh Badan Usah Manunggal Daerah Adat (BUMDA) yang didirikan tahun 2014.

Sabtu , 21 Sep 2019, 23:15 WIB

Badan Parisiwasta Bali Ajukan Usulan Revisi Pasal RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, Denpasar -- Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunda...

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Rabu , 18 Sep 2019, 19:46 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RKUHP ke Sidang Paripurna

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati hasil revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Kesepakatan diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I. "Izinkan saya untuk memberikan pengesahan untuk diketok. Bisa disepakati?" tanya Ketua Komisi III Aziz Syamsudin yang dijawab setuju oleh peserta rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9). Menteri Hukum dan HAM...

Ahad , 15 Sep 2019, 06:07 WIB

Polemik Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan pasal...

Rabu , 04 Sep 2019, 02:05 WIB

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disinkronisasi RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual...

Kamis , 29 Aug 2019, 11:59 WIB

RKUHP: Penghinaan Presiden Harus Aduan Langsung Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Draf terakhir Rencana Kitab Undang-Undang Hukum...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly

Kamis , 28 Mar 2019, 14:38 WIB

Menkumham: Hukum Pidana Indonesia Warisan Kolonial

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7).

Rabu , 04 Jul 2018, 18:32 WIB

Yasonna: RKUHP tak Harus Disahkan 17 Agustus 2018

Jumat , 22 Jun 2018, 14:24 WIB

PP Muhammadiyah Berikan Catatan RUU KUHP

Senin , 11 Jun 2018, 11:18 WIB

Delik Korupsi Masuk RKUHP Bisa Hilangkan Dasar Hukum KPK

Sabtu , 09 Jun 2018, 17:20 WIB

MKD Klaim Pembahasan RUU KUHP Libatkan Banyak Pihak

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto

Rabu , 06 Jun 2018, 16:38 WIB

Wiranto Undang KPK Bahas RKUHP

Rabu , 06 Jun 2018, 14:55 WIB

Komisi III: Bukan Hanya KPK yang Menangani Korupsi

Selasa , 05 Jun 2018, 18:00 WIB

ICJR Tawarkan Solusi Amandemen Bertahap

Selasa , 05 Jun 2018, 14:10 WIB

KPK: Kami Sudah Ingatkan Sejak Awal

Selasa , 05 Jun 2018, 00:39 WIB

Alasan KPK Tolak Korupsi Masuk KUHP

Usulan pemerintah atas Pasal LGBT di revisi UU KUHP

Kamis , 31 May 2018, 01:27 WIB

Frasa Sesama Jenis dalam Pasal Pencabulan Diusulkan Dihapus

Kamis , 31 May 2018, 00:31 WIB

Pemerintah Usulkan Rumusan Baru Pasal Penghinaan Presiden

Ketua DPR Janjikan KUHP Selesai pada HUT RI Ke-73

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berjanji akan memberikan kado terindah pada perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 mendatang. Kado tersebut berupa disahkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selama ini pembahasan RUU KUHP tak kunjung tuntas sejak diajukan pemerintah ke DPR pada 11 Desember 2012. Dikarenakan, sejumlah pasal masih dinilai bermasalah oleh sejumlah fraksi. "Kami melaporkan kepada Presiden...

Selasa , 06 Feb 2018, 19:41 WIB

Menimbang Kritik Perumusan Delik Zina dalam RUU KUHP

Rabu , 24 Jan 2018, 21:09 WIB

Kemenag Akan Bina Kelompok LGBT di Indonesia

Rabu , 24 Jan 2018, 17:28 WIB

DPR Keliru Bila KPK Dikecualikan Tindak Sektor Swasta

Guru Besar IPB di bidang keluarga, Prof Dr Euis Sunarti (kanan) mengupas soal LGBT di kampus IPB Dramaga, Bogor.

Ahad , 21 Jan 2018, 22:47 WIB

Lindungi Keluarga Indonesia, LGBT Harus Dinyatakan Ilegal

Senin , 22 May 2017, 15:32 WIB

Wakil Ketua KPK: Delik Korupsi Harusnya di Luar KUHP

Kamis , 19 May 2016, 21:48 WIB

Elsam: UU Subversif Dihidupkan Kembali dalam Rancangan KUHP

Kamis , 19 May 2016, 21:10 WIB

Rancangan KUHP Dinilai Banyak Mengandung Pelemahan Hukuman

Rabu , 05 Aug 2015, 15:28 WIB

Menkumham: Pasal Penghinaan Presiden RUU KUHP Berbeda

Rabu , 05 Aug 2015, 15:23 WIB

Hidupkan Pasal Penghinaan, Jokowi Dibandingkan SBY

Rabu , 05 Aug 2015, 14:59 WIB

Hidupkan Kembali Pasal Penghinaan, Jokowi Takut Dikritik

Selasa , 04 Aug 2015, 17:57 WIB

DPR Heran Pemerintah Kembali Ajukan Pasal Penghinaan Presiden

Rabu , 24 Jun 2015, 19:17 WIB

UU KPK Seharusnya Direvisi Setelah KUHP

Sekjen PPP hasil muktamar Jakarta, Ahmad Dimyati Natakusumah.

Selasa , 02 Jun 2015, 01:31 WIB

'KUHP tak Sesuai dengan Konstitusi'

Rabu , 06 May 2015, 20:33 WIB

Commission III will take over preparation of RUU KUHP

Kamis , 11 Dec 2014, 16:43 WIB

Pukat-ICW Minta Pemerintah Tarik RUU KUHP-KUHAP

Wanita Swiss (dua kanan), korban pemerkosaan massal, dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis di Gwalior, Madhta Pradesh, India, Sabtu (16/3).

Sabtu , 20 Sep 2014, 16:10 WIB

Definisi Pemerkosaan di KUHP sudah Usang

,Dewan Pers Minta KUHP, Polri Jerat Obor Rakyat dengan UU Pers

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Ridho Eisy menegaskan, Tabloid Obor Rakyat tidak masuk ranah jurnalisme. Dewan Pers pun telah menolaknya, dan menyilakan polisi memakai KUHP.''Jelasnya bukan UU Pers,'' kata dia, Jumat (4/7). Namun, Mabes Polri menjerat Setyardi Budiono selaku Pemred Tabloid Obor dan Darmawan Sepriyossa sebagai redaktur dengan pasal 9 ayat (2) UU No 40/1999 tentang Pers...

ejumlah perempuan aktivis Front Pekerja Lokalisasi (FPL) usai mengikuti aksi menulis surat yang akan dikirimkan ke Komnas HAM saat aksi penolakan rencana penutupan lokalisasi Dolly yang digelar di kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/6)

Selasa , 24 Jun 2014, 15:00 WIB