#kuhp

Senin , 12 Dec 2022, 13:30 WIB

Wamenkumham: Pasal Penyerangan Presiden Diatur Sangat Ketat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy mengatakan, pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden tidak akan pernah selesai...

Sabtu , 10 Dec 2022, 08:30 WIB

Soal KUHP Baru, Sandi Minta Turis Asing tak Ragu ke Indonesia

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta para wisatawan khususnya wisatawan mancanegara (Wisman) tidak ragu berkunjung ke Indonesia. Menurut Sandi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sebagai aturan hukum pidana.Menparekraf menjelaskan terkait dengan pengesahan Rancangan KUHP pada 6 Desember 2022 lalu, hal itu merupakan perwujudan...

Jumat , 09 Dec 2022, 20:08 WIB

Jubir: Pasal Perzinaan KUHP tak Membebani Investasi dan Sektor Pariwisata

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasal perzinaan yang diatur dalam KUHP baru...

Jumat , 09 Dec 2022, 05:54 WIB

ACTA Siap Gugat Pasal-Pasal Kontroversial KUHP ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggiat Hukum dari Advokat Cinta Tanah...

Kamis , 08 Dec 2022, 19:48 WIB

Pengesahan UU KUHP, Wapres Maruf: Tak Perlu Marah dan Benci

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan...

Petugas kepolisian berjaga di dekat lokasi terjadinya ledakan yang diduga bom bunuh diri di area Polsek Astana Anyar, Jalan Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu (7/12/2022). Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, jumlah korban dalam peristiwa tersebut sebanyak 10 orang, dengan rincian 1 pelaku meninggal, 1 polisi meninggal, 4 orang luka ringan dan 4 orang luka berat.

Rabu , 07 Dec 2022, 16:28 WIB

BNPT Masih Dalami Kaitan Bom Bunuh Diri dengan KUHP

Staf ahli Kominfo bidang hukum Henri Subiakto usai menghadiri sebuah diskusi di d

Rabu , 07 Dec 2022, 16:04 WIB

Henri Subiakto: Pasal Seks di Luar Nikah KUHP Bukan Asal Tangkap Orang di Hotel

Sejumlah wartawan tengah mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW). (Ilustrasi)

Rabu , 07 Dec 2022, 14:06 WIB

AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah di KUHP Dihapus

Rabu , 07 Dec 2022, 12:51 WIB

Bom Bandung, KSP: Pelaku Diduga Kuat Jaringan Lama Tolak Demokrasi dan KUHP

Rabu , 07 Dec 2022, 00:37 WIB

KUHP Disahkan, Menkumham Persilakan Masyarakat Ajukan Judicial Review

Menkumham Yasonna Laoly membacakan pandangan akhir pemerintah saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Selasa , 06 Dec 2022, 22:30 WIB

Yasonna: Masa Transisi KUHP Tiga Tahun

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, kiri, berpose untuk media bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, tengah, dalam sesi pengesahan KUHP baru di gedung parlemen di Jakarta, Indonesia, Selasa, 6 Desember 2022 Parlemen Indonesia meloloskan revisi KUHP yang telah lama ditunggu-tunggu dan kontroversial pada hari Selasa yang mengkriminalkan seks di luar nikah bagi warga negara dan sama-sama mengunjungi orang asing.

Selasa , 06 Dec 2022, 21:59 WIB

Yasonna Soal Kritik Keras PKS Soal KUHP: Itu Sah

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Selasa , 06 Dec 2022, 19:55 WIB

Ada Massa Menginap di DPR Protes Pengesahan RKUHP, Yasonna: Nggak Ada Gunanya

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto membacakan laporan saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Selasa , 06 Dec 2022, 19:09 WIB

DPR Sebut Pengesahan RUU KUHP untuk Berikan Kepastian Hukum

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/12/2022). Dalam aksinya mereka menolak atas pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pindana (RKUHP) karena menganggap beberapa pasal dalam RKUHP masih bermasalah.

Senin , 05 Dec 2022, 17:08 WIB

In Picture: Demo Tolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di DPR RI (2)

Senin , 05 Dec 2022, 17:06 WIB

In Picture: Demo Tolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Gedung Parlemen 1

Ahad , 04 Dec 2022, 06:10 WIB

Para Guru Besar Universitas Nilai RKUHP Telah Jelas Soal Perbedaan Kritik dan Penghinaan

Waketum Gerindra Berharap KUHP Baru Segera Disahkan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- KUHP baru masih menuai pro dan kontra, terutama dari aktivis dan kalangan akademis. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman membenarkan, masih ada masyarakat yang menolak dan menganggap KUHP masuk ke ranah privasi. Antara lain soal perluasan larangan zina. Ia menuturkan, banyak masyarakat yang memberikan apresiasi, tapi ada pula masyarakat yang mengecam. Sehingga, DPR perlu mencari titik temu yang...

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya bersama pemerintah telah menyepakati pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). (ilustrasi).

Selasa , 29 Nov 2022, 13:14 WIB

Komisi III Sebut RKUHP Mendesak untuk Segera Disahkan

Kegiatan sosialisasi RKUHP dalam upaya menampung aspirasi masyarakat.

Ahad , 27 Nov 2022, 17:34 WIB

Ajak Partisipasi Masyarakat, Tim Sosialisasi RKUHP Harap Aspirasi Terus Tertampung

Senin , 21 Nov 2022, 23:40 WIB

Soal RKUHP, Ini Pandangan Sejumlah Akademisi Universitas Dalam Negeri

Senin , 21 Nov 2022, 05:46 WIB

Sejumlah Akademisi Dirangkul untuk Sosialisasikan RKUHP di Banjarmasin

Sabtu , 12 Nov 2022, 07:48 WIB

Pengamat Tanggapi Langkah Pemerintah Serap Aspirasi Masyarakat Terkait Pembahasan RKUHP

Senin , 31 Oct 2022, 05:48 WIB

Terapkan Pidana Pelanggaran HAM pada Tragedi Kanjuruhan

Menteri Koordinator Bidang Politiki, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Selasa , 23 Aug 2022, 16:23 WIB

Soal RKUHP, Mahfud: Hukum Harus Berubah Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Selasa , 23 Aug 2022, 15:53 WIB

Mahfud MD: RKUHP Menganut 2 Jalur Pengenaan Sanksi

Selasa , 02 Aug 2022, 16:09 WIB

Menko Polhukam: RUU KUHP Sudah Hampir Final

Rabu , 20 Jul 2022, 14:44 WIB

RUU KUHP yang Baru Diminta Tetap Jamin Kebebasan Pers

Selasa , 12 Jul 2022, 19:28 WIB

Pakar Hukum: RKUHP Urgen Apabila Bawa Paradigma Baru

Mahasiswa memegang poster saat aksi Bandung Lautan Amarah di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (30/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) serta mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi terhadap draf RKUHP. Foto: Republika/Abdan Syakura

Selasa , 12 Jul 2022, 05:48 WIB

RKUHP Dinilai Berpotensi Ancam Demokrasi

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa (21/6/2022). Aksi yang bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi ini menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial.Prayogi/Republika

Selasa , 21 Jun 2022, 17:03 WIB

In Picture: Unjukrasa Aliansi Nasional Reformasi KUHP di Jakarta

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyampaikan RUU KUHP masih dalam proses perbaikan dan mencakup LGBT

Ahad , 22 May 2022, 13:02 WIB

Arsul Sani: Perbuatan Cabul LGBT dan Kumpul Kebo akan Masuk Pidana di RKUHP

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej.

Jumat , 01 Oct 2021, 22:38 WIB

Kemenkumham akan Buat Pedoman Pemidanaan Penjara dalam RKUHP

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan im ahli pemerintah masih melakukan kajian naskah RUU tersebut

Jumat , 01 Oct 2021, 22:06 WIB

Kemenkumham Sempurnakan 14 Isu Kontroversial dalam RKUHP

Pakar: Cabut Pasal Pidana Pengibar Bendera Kusam dari KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, meminta pasal pidana untuk pengibar bendera Merah Putih kusam dicabut dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP). Menurutnya pengibar bendera Merah Putih kusam tidak bisa disimpulkan tak punya jiwa nasionalisme. "Saya kira lebih baik pasal tersebut dicabut saja, karena berbahaya bagi rakyat kecil dan tidak ada urgensinya. Masyarakat yang...

Selasa , 15 Jun 2021, 23:27 WIB