Rabu , 16 Apr 2014, 06:46 WIB
Nasib Aceh Bergantung Hasil Diskusi Pagi ini
Jumat , 07 Mar 2014, 21:11 WIB
Pekerjaan Rumah Pemerintah-DPR: Selesaikan UU
Kamis , 06 Feb 2014, 16:40 WIB
Pemerintah Tidak Gegabah Terbitkan Gubernur SK Jatim
Kamis , 06 Feb 2014, 15:01 WIB
Mendagri Takkan Beri Rekomendasi Perpres Dana Saksi Parpol
Kamis , 26 Dec 2013, 15:34 WIB
KPK: Pelantikan Hambit Bintih Contoh Kebijakan Buruk Pemerintah
Ahad , 08 Dec 2013, 20:31 WIB
Mendagri Ubah Sistem Kependudukan
Kamis , 21 Nov 2013, 18:00 WIB
Pelantikan Wali Kota Tangerang Akhir November
Kamis , 07 Nov 2013, 15:56 WIB
Mendagri: 309 Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum
Senin , 02 Sep 2013, 19:45 WIB
Nazar Dilaporkan Mendagri Secara Kelembagaan
Jumat , 30 Aug 2013, 16:06 WIB
Mendagri Siap Beberkan Transaksi Keuangan Pribadi
Rabu , 28 Aug 2013, 15:07 WIB
Mendagri Minta Kepala Daerah yang Masuk DCT Diberhentikan
Mendagri Minta Kepala Daerah yang Masuk DCT Diberhentikan
REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR -- Kementerian Dalam Negeri segera menindaklanjuti sejumlah kepala daerah yang masih aktif menjabat, tapi masuk dalam daftar calon legislatif tetap (DCT). "Kami akan minta pemberhentian mereka segera diproses, lewat usulan DPRD setempat," kata Mendagri Gamawan Fauzi usai acara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XX Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor Sumedang, Jawa Barat, Rabu (28/8).Ia menuturkan,...
Rabu , 28 Aug 2013, 15:07 WIB
Mendagri Minta Kepala Daerah yang Masuk DCT Diberhentikan
Senin , 08 Jul 2013, 16:07 WIB
Soal Pendanaan Asing, LSM Harus Siap Diaudit
Kamis , 27 Jun 2013, 20:53 WIB
Pemda Riau Diminta Prioritaskan Penanganan Bencana Asap
Rabu , 26 Jun 2013, 21:15 WIB
Walhi: RUU Ormas Upaya DPR Membungkam Kritik LSM
Rabu , 26 Jun 2013, 21:06 WIB
RUU Ormas Akan Berlakukan Audit Keuangan
Rabu , 26 Jun 2013, 21:00 WIB
Mendagri: RUU Ormas Tak Batasi Pendanaan LSM Asing
Rabu , 26 Jun 2013, 20:44 WIB
Mendagri Bilang RUU Ormas Lebih Lunak
Rabu , 26 Jun 2013, 20:30 WIB
Mendagri Diminta Kaji Ulang Peraturan Tapal Batas Musi Rawas
Selasa , 25 Jun 2013, 20:32 WIB
Mendagri Tidak Tahu Alasan Masyarakat Tolak RUU Ormas
Ahad , 16 Jun 2013, 08:57 WIB
Golkar Bisa Lengserkan Rusli Zainal
Senin , 10 Jun 2013, 01:40 WIB
Mendagri Masih Belum Putuskan Plt Bupati Aru
Kamis , 16 May 2013, 17:00 WIB
Mendagri Tak Masalahkan Hasil Pilgub Bali, Asal Demokratis
Mendagri Tak Masalahkan Hasil Pilgub Bali, Asal Demokratis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi tak terlalu mempermasalahkan hasil hitung cepat dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Bali yang terpaut tipis. Baginya, yang terpenting prosesnya dilakukan secara demokratis. "Berapa pun sedikitnya selisih hasil tidak masalah, sepanjang semua pihak mencapai proses demokrasi,” kata Gamawan, di Jakarta, Kamis (16/5). Ia menegaskan proses perhitungan resmi masih dilakukan KPU. Karenanya, ia meminta proses penghitungan...
Kamis , 16 May 2013, 17:00 WIB
Mendagri Tak Masalahkan Hasil Pilgub Bali, Asal Demokratis
Rabu , 08 May 2013, 20:12 WIB
Solusi Kemendagri Soal Fotocopi e-KTP
Jumat , 26 Apr 2013, 04:00 WIB
Pemda Diminta Prioritaskan Anggaran untuk Masyarakat
Rabu , 24 Apr 2013, 02:52 WIB
'Diskresi Kepala Daerah (Kebal Hukum) Ada Batasnya'
Senin , 22 Apr 2013, 20:37 WIB
Mendagri: e-KTP Siap Jadi Basis Pemilu 2014
Jumat , 05 Apr 2013, 04:40 WIB
Mendagri: Qanun Bendera Aceh Masih Berproses
Jumat , 22 Feb 2013, 14:48 WIB
Mendagri: Kenaikan Gaji Diusulkan Bupati
Kamis , 07 Feb 2013, 15:45 WIB
Jumlah Pemilih Potensial Jatim 29,2 Juta
Selasa , 29 Jan 2013, 15:25 WIB
Percepatan Pemilukada Belum Diputuskan
Selasa , 29 Jan 2013, 14:14 WIB
Inpres Kamnas tak Mungkin Dibentuk untuk Langgar HAM
Selasa , 29 Jan 2013, 14:02 WIB
Gamawan: Gubernur tak Bisa Kerahkan Pasukan
Rabu , 23 Jan 2013, 18:51 WIB
Mendagri: Aturan Tentang Diskresi Masih Dibahas
Mendagri: Aturan Tentang Diskresi Masih Dibahas
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan hak diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang genting bagi pejabat masih dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan."Itu masih masuk draf UU Administrasi Pemerintahan. Masih dalam pembahasan," katanya di Jakarta, Rabu.Ia mengatakan diskresi diperlukan untuk situasi-situasi genting yang memerlukan kecepatan pengambilan keputusan guna menyelamatkan uang negara.Ia mengatakan, dengan...
Rabu , 23 Jan 2013, 18:51 WIB
Mendagri: Aturan Tentang Diskresi Masih Dibahas
Selasa , 08 Jan 2013, 15:08 WIB
Pemda Bantu Madrasah Sebatas Beasiswa dan Pelaksanaan UN
Selasa , 08 Jan 2013, 15:04 WIB
Kemendagri: Bantuan Madrasah tidak Dilarang
Selasa , 08 Jan 2013, 13:19 WIB
'Mau Dibantu, Madrasah Harus Dukung Kepala Daerah Nyalon'
Ahad , 06 Jan 2013, 18:11 WIB
MUI Pertanyakan Anggaran Madrasah di Daerah
Ahad , 06 Jan 2013, 16:14 WIB
Kalimantan Selatan Tetap Anggarkan APBD untuk Madrasah
Ahad , 06 Jan 2013, 16:10 WIB
Mendagri: Pemda Boleh Bantu Madrasah
Kamis , 13 Dec 2012, 18:53 WIB
SBY Minta Pemekaran Daerah Perhatikan Kesejahteraan Rakyat
Kamis , 06 Dec 2012, 18:23 WIB
Islah Aceng-Fani tak Pengaruhi Tugas Pansus
Kamis , 06 Dec 2012, 15:33 WIB
Mendagri Pastikan Aceng bakal Dikenai Sanksi
Selasa , 04 Dec 2012, 15:02 WIB
Aceng Akui ke Aher, Persoalan Sudah Diselesaikan
Selasa , 04 Dec 2012, 13:52 WIB
Kanjeng Ratu Hemas: Aceng Harus Disanksi
Kanjeng Ratu Hemas: Aceng Harus Disanksi
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Komunitas perempuan Forum Perempuan Untuk Indonesia meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memberikan sanksi tegas bagi Bupati Garut Aceng Fikri. “Pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, tidak jarang menjadi pelaku kekerasan dan memberi contoh perilaku tidak terpuji, sebagaimana perbuatan Bupati Garut Jawa Barat Aceng HM Fikri,” cetus Ketua Forum Perempuan Untuk Indonesia Gusti Kanjeng Ratu Hemas,...
Selasa , 04 Dec 2012, 13:52 WIB
Kanjeng Ratu Hemas: Aceng Harus Disanksi
Senin , 03 Dec 2012, 18:20 WIB