Bendera Aceh

Rabu , 16 Apr 2014, 06:46 WIB

Nasib Aceh Bergantung Hasil Diskusi Pagi ini

Gamawan Fauzi

Jumat , 07 Mar 2014, 21:11 WIB

Pekerjaan Rumah Pemerintah-DPR: Selesaikan UU

Gamawan Fauzi

Kamis , 06 Feb 2014, 16:40 WIB

Pemerintah Tidak Gegabah Terbitkan Gubernur SK Jatim

Gamawan Fauzi

Kamis , 06 Feb 2014, 15:01 WIB

Mendagri Takkan Beri Rekomendasi Perpres Dana Saksi Parpol

  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas (kiri) bersama Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono saat memberikan keterangan pers terkait gratifikasi penghulu di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/12).   (Republika/ Wihdan)

Kamis , 26 Dec 2013, 15:34 WIB

KPK: Pelantikan Hambit Bintih Contoh Kebijakan Buruk Pemerintah

Gamawan Fauzi

Ahad , 08 Dec 2013, 20:31 WIB

Mendagri Ubah Sistem Kependudukan

Pemkot Tangerang

Kamis , 21 Nov 2013, 18:00 WIB

Pelantikan Wali Kota Tangerang Akhir November

Gamawan Fauzi

Kamis , 07 Nov 2013, 15:56 WIB

Mendagri: 309 Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (tengah) tersenyum seusai memindai data e-KTP miliknya di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Senin , 02 Sep 2013, 19:45 WIB

Nazar Dilaporkan Mendagri Secara Kelembagaan

Gamawan Fauzi

Jumat , 30 Aug 2013, 16:06 WIB

Mendagri Siap Beberkan Transaksi Keuangan Pribadi

Gamawan Fauzi

Rabu , 28 Aug 2013, 15:07 WIB

Mendagri Minta Kepala Daerah yang Masuk DCT Diberhentikan

Gamawan Fauzi

Mendagri Minta Kepala Daerah yang Masuk DCT Diberhentikan

REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR -- Kementerian Dalam Negeri segera menindaklanjuti sejumlah kepala daerah yang masih aktif menjabat, tapi masuk dalam daftar calon legislatif tetap (DCT). "Kami akan minta pemberhentian mereka segera diproses, lewat usulan DPRD setempat," kata Mendagri Gamawan Fauzi usai acara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XX Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor Sumedang, Jawa Barat, Rabu (28/8).Ia menuturkan,...

Gamawan Fauzi

Rabu , 28 Aug 2013, 15:07 WIB

Mendagri Minta Kepala Daerah yang Masuk DCT Diberhentikan

Mendagri Gamawan Fauzi

Senin , 08 Jul 2013, 16:07 WIB

Soal Pendanaan Asing, LSM Harus Siap Diaudit

Kabut asap di Riau

Kamis , 27 Jun 2013, 20:53 WIB

Pemda Riau Diminta Prioritaskan Penanganan Bencana Asap

 Aksi unjuk rasa menolak RUU Ormas di depan komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (5/4).  (Republika/Yasin Habibi)

Rabu , 26 Jun 2013, 21:15 WIB

Walhi: RUU Ormas Upaya DPR Membungkam Kritik LSM

Mendagri Gamawan Fauzi

Rabu , 26 Jun 2013, 21:06 WIB

RUU Ormas Akan Berlakukan Audit Keuangan

Mendagri Gamawan Fauzi

Rabu , 26 Jun 2013, 21:00 WIB

Mendagri: RUU Ormas Tak Batasi Pendanaan LSM Asing

Mendagri Gamawan Fauzi

Rabu , 26 Jun 2013, 20:44 WIB

Mendagri Bilang RUU Ormas Lebih Lunak

Gamawan Fauzi

Rabu , 26 Jun 2013, 20:30 WIB

Mendagri Diminta Kaji Ulang Peraturan Tapal Batas Musi Rawas

Gamawan Fauzi

Selasa , 25 Jun 2013, 20:32 WIB

Mendagri Tidak Tahu Alasan Masyarakat Tolak RUU Ormas

 Gubernur Riau Rusli Zainal mengenakan baju tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (14/6).    (Republika/Adhi Wicaksono)

Ahad , 16 Jun 2013, 08:57 WIB

Golkar Bisa Lengserkan Rusli Zainal

Mendagri Gamawan Fauzi

Senin , 10 Jun 2013, 01:40 WIB

Mendagri Masih Belum Putuskan Plt Bupati Aru

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Kamis , 16 May 2013, 17:00 WIB

Mendagri Tak Masalahkan Hasil Pilgub Bali, Asal Demokratis

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Mendagri Tak Masalahkan Hasil Pilgub Bali, Asal Demokratis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi tak terlalu mempermasalahkan hasil hitung cepat dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Bali yang terpaut tipis. Baginya, yang terpenting prosesnya dilakukan secara demokratis. "Berapa pun sedikitnya selisih hasil tidak masalah, sepanjang semua pihak mencapai proses demokrasi,” kata Gamawan, di Jakarta, Kamis (16/5). Ia menegaskan proses perhitungan resmi masih dilakukan KPU. Karenanya, ia meminta proses penghitungan...

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Kamis , 16 May 2013, 17:00 WIB

Mendagri Tak Masalahkan Hasil Pilgub Bali, Asal Demokratis

Seorang pegawai Kelurahan menunjukan e KTP yang sudah jadi di kantor Kelurahan.  (Ilustrasi)

Rabu , 08 May 2013, 20:12 WIB

Solusi Kemendagri Soal Fotocopi e-KTP

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Jumat , 26 Apr 2013, 04:00 WIB

Pemda Diminta Prioritaskan Anggaran untuk Masyarakat

Rabu , 24 Apr 2013, 02:52 WIB

'Diskresi Kepala Daerah (Kebal Hukum) Ada Batasnya'

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Senin , 22 Apr 2013, 20:37 WIB

Mendagri: e-KTP Siap Jadi Basis Pemilu 2014

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Jumat , 05 Apr 2013, 04:40 WIB

Mendagri: Qanun Bendera Aceh Masih Berproses

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Jumat , 22 Feb 2013, 14:48 WIB

Mendagri: Kenaikan Gaji Diusulkan Bupati

Gubernur Jawa Timur Soekarwo

Kamis , 07 Feb 2013, 15:45 WIB

Jumlah Pemilih Potensial Jatim 29,2 Juta

Gamawan Fauzi

Selasa , 29 Jan 2013, 15:25 WIB

Percepatan Pemilukada Belum Diputuskan

Ramadhan Pohan

Selasa , 29 Jan 2013, 14:14 WIB

Inpres Kamnas tak Mungkin Dibentuk untuk Langgar HAM

Gamawan Fauzi

Selasa , 29 Jan 2013, 14:02 WIB

Gamawan: Gubernur tak Bisa Kerahkan Pasukan

Mendagri Gamawan Fauzi

Rabu , 23 Jan 2013, 18:51 WIB

Mendagri: Aturan Tentang Diskresi Masih Dibahas

Mendagri Gamawan Fauzi

Mendagri: Aturan Tentang Diskresi Masih Dibahas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan hak diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang genting bagi pejabat masih dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan."Itu masih masuk draf UU Administrasi Pemerintahan. Masih dalam pembahasan," katanya di Jakarta, Rabu.Ia mengatakan diskresi diperlukan untuk situasi-situasi genting yang memerlukan kecepatan pengambilan keputusan guna menyelamatkan uang negara.Ia mengatakan, dengan...

Mendagri Gamawan Fauzi

Rabu , 23 Jan 2013, 18:51 WIB

Mendagri: Aturan Tentang Diskresi Masih Dibahas

Siswa madrasah (ilustrasi).

Selasa , 08 Jan 2013, 15:08 WIB

Pemda Bantu Madrasah Sebatas Beasiswa dan Pelaksanaan UN

Siswa madrasah tengah belajar di perpustakaan (ilustrasi).

Selasa , 08 Jan 2013, 15:04 WIB

Kemendagri: Bantuan Madrasah tidak Dilarang

Siswa madrasah tengah belajar di perpustakaan (ilustrasi).

Selasa , 08 Jan 2013, 13:19 WIB

'Mau Dibantu, Madrasah Harus Dukung Kepala Daerah Nyalon'

Siswa madrasah (ilustrasi).

Ahad , 06 Jan 2013, 18:11 WIB

MUI Pertanyakan Anggaran Madrasah di Daerah

Siswa madrasah tengah belajar di perpustakaan (ilustrasi).

Ahad , 06 Jan 2013, 16:14 WIB

Kalimantan Selatan Tetap Anggarkan APBD untuk Madrasah

Gamawan Fauzi

Ahad , 06 Jan 2013, 16:10 WIB

Mendagri: Pemda Boleh Bantu Madrasah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kamis , 13 Dec 2012, 18:53 WIB

SBY Minta Pemekaran Daerah Perhatikan Kesejahteraan Rakyat

Bupati Garut, Aceng HM Fikri (tengah)

Kamis , 06 Dec 2012, 18:23 WIB

Islah Aceng-Fani tak Pengaruhi Tugas Pansus

Gamawan Fauzi

Kamis , 06 Dec 2012, 15:33 WIB

Mendagri Pastikan Aceng bakal Dikenai Sanksi

Ahmad Heryawan

Selasa , 04 Dec 2012, 15:02 WIB

Aceng Akui ke Aher, Persoalan Sudah Diselesaikan

GKR Hemas

Selasa , 04 Dec 2012, 13:52 WIB

Kanjeng Ratu Hemas: Aceng Harus Disanksi

GKR Hemas

Kanjeng Ratu Hemas: Aceng Harus Disanksi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Komunitas perempuan Forum Perempuan Untuk Indonesia meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memberikan sanksi tegas bagi Bupati Garut Aceng Fikri. “Pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, tidak jarang menjadi pelaku kekerasan dan memberi contoh perilaku tidak terpuji, sebagaimana perbuatan Bupati Garut Jawa Barat Aceng HM Fikri,” cetus Ketua Forum Perempuan Untuk Indonesia Gusti Kanjeng Ratu Hemas,...

GKR Hemas

Selasa , 04 Dec 2012, 13:52 WIB

Kanjeng Ratu Hemas: Aceng Harus Disanksi

Gamawan Fauzi

Senin , 03 Dec 2012, 18:20 WIB

Presiden Minta Mendagri Cermati Kasus Aceng Fikri