#mendagri-gamawan-fauzi

Kamis , 05 Mar 2015, 17:43 WIB

Mendagri Minta Perencanaan Daerah Jangka Panjang

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo datang menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) wilayah Sulawesi 2015. Turut hadir perwakilan dari Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) yang diwakili deputi pengembangan...

Selasa , 16 Sep 2014, 01:30 WIB

E-KTP Hilang atau Rusak, Mendagri Pertimbangkan Beri Denda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan sedang mempertimbangkan untuk memberikan denda kepada warga negara Indonesia yang lalai menghilangkan atau merusak fisik kartu tanda penduduk elektronik sehingga harus mencetak kartu baru."Ini baru sebuah pemikiran setelah kami melakukan studi banding ke Malaysia. Jadi jangan mentang-mentang membuatnya gratis lalu bisa seenaknya memberlakukan KTP elektronik itu," kata Gamawan usai membuka...

Rabu , 20 Aug 2014, 21:42 WIB

Penjelasan Mendagri Soal Dana Desa Rp 9,1 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menyampaikan...

Kamis , 24 Jul 2014, 16:20 WIB

Mendagri tak Surati Jokowi, Ada Apa?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi...

Rabu , 09 Jul 2014, 20:20 WIB

Mendagri: Polri Tetap Amankan Capres-Cawapres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan...

Rabu , 16 Apr 2014, 06:46 WIB

Nasib Aceh Bergantung Hasil Diskusi Pagi ini

Jumat , 07 Mar 2014, 21:11 WIB

Pekerjaan Rumah Pemerintah-DPR: Selesaikan UU

Kamis , 06 Feb 2014, 16:40 WIB

Pemerintah Tidak Gegabah Terbitkan Gubernur SK Jatim

Kamis , 06 Feb 2014, 15:01 WIB

Mendagri Takkan Beri Rekomendasi Perpres Dana Saksi Parpol

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas (kiri) bersama Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono saat memberikan keterangan pers terkait gratifikasi penghulu di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/12). (Republika/ Wihdan)

Kamis , 26 Dec 2013, 15:34 WIB

KPK: Pelantikan Hambit Bintih Contoh Kebijakan Buruk Pemerintah

Ahad , 08 Dec 2013, 20:31 WIB

Mendagri Ubah Sistem Kependudukan

Kamis , 21 Nov 2013, 18:00 WIB

Pelantikan Wali Kota Tangerang Akhir November

Kamis , 07 Nov 2013, 15:56 WIB

Mendagri: 309 Kepala Daerah Terlibat Masalah Hukum

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (tengah) tersenyum seusai memindai data e-KTP miliknya di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Senin , 02 Sep 2013, 19:45 WIB

Nazar Dilaporkan Mendagri Secara Kelembagaan

Jumat , 30 Aug 2013, 16:06 WIB

Mendagri Siap Beberkan Transaksi Keuangan Pribadi

Rabu , 28 Aug 2013, 15:07 WIB

Mendagri Minta Kepala Daerah yang Masuk DCT Diberhentikan

Senin , 08 Jul 2013, 16:07 WIB

Soal Pendanaan Asing, LSM Harus Siap Diaudit

Aksi unjuk rasa menolak RUU Ormas di depan komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (5/4). (Republika/Yasin Habibi)

Walhi: RUU Ormas Upaya DPR Membungkam Kritik LSM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Tumpak Hutabarat menyatakan, isu transparansi pendanaan ormas yang dimuat dalam RUU ini hanyalah bagian dari upaya DPR untuk membungkam suara kritis LSM.Jika RUU ini disahkan, ia berkeyakinan pemerintah bakal leluasa memonitoring dan membatasi pendanaan LSM, terutama yang biayanya berasal dari pihak asing.Ia berpendapat, aturan...

Rabu , 26 Jun 2013, 21:06 WIB

RUU Ormas Akan Berlakukan Audit Keuangan

Rabu , 26 Jun 2013, 21:00 WIB

Mendagri: RUU Ormas Tak Batasi Pendanaan LSM Asing

Rabu , 26 Jun 2013, 20:44 WIB

Mendagri Bilang RUU Ormas Lebih Lunak

Rabu , 26 Jun 2013, 20:30 WIB

Mendagri Diminta Kaji Ulang Peraturan Tapal Batas Musi Rawas

Selasa , 25 Jun 2013, 20:32 WIB

Mendagri Tidak Tahu Alasan Masyarakat Tolak RUU Ormas

Gubernur Riau Rusli Zainal mengenakan baju tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (14/6). (Republika/Adhi Wicaksono)

Ahad , 16 Jun 2013, 08:57 WIB

Golkar Bisa Lengserkan Rusli Zainal

Senin , 10 Jun 2013, 01:40 WIB

Mendagri Masih Belum Putuskan Plt Bupati Aru

Kamis , 16 May 2013, 17:00 WIB

Mendagri Tak Masalahkan Hasil Pilgub Bali, Asal Demokratis

Seorang pegawai Kelurahan menunjukan e KTP yang sudah jadi di kantor Kelurahan. (Ilustrasi)

Rabu , 08 May 2013, 20:12 WIB

Solusi Kemendagri Soal Fotocopi e-KTP

Jumat , 26 Apr 2013, 04:00 WIB

Pemda Diminta Prioritaskan Anggaran untuk Masyarakat

Rabu , 24 Apr 2013, 02:52 WIB

'Diskresi Kepala Daerah (Kebal Hukum) Ada Batasnya'

Senin , 22 Apr 2013, 20:37 WIB

Mendagri: e-KTP Siap Jadi Basis Pemilu 2014

Jumat , 05 Apr 2013, 04:40 WIB

Mendagri: Qanun Bendera Aceh Masih Berproses

Jumat , 22 Feb 2013, 14:48 WIB

Mendagri: Kenaikan Gaji Diusulkan Bupati

Kamis , 07 Feb 2013, 15:45 WIB

Jumlah Pemilih Potensial Jatim 29,2 Juta

Selasa , 29 Jan 2013, 15:25 WIB

Percepatan Pemilukada Belum Diputuskan

Gamawan: Gubernur tak Bisa Kerahkan Pasukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, membantah pemberitaan tentang kewenangan gubernur yang bisa mengerahkan pasukan dalam menangani konflik. Menurutnya, masalah itu tidak benar. Dalam draf Inpres Keamanan Nasional (Kamnas), kata dia, tugas dan fungsi gubernur hanya sebatas mengoordinasi. “Tugas gubernur hanya sebagai koordinator instansi dan tidak ada itu kewenangan mengerahkan pasukan,” kata Gamawan, Selasa (29/1).Dia menyebut, Inpres Kamnas...

Rabu , 23 Jan 2013, 18:51 WIB