
Senin , 24 Sep 2018, 13:51 WIB
Atasi Defisit Keuangan BPJS, IDI Sarankan Naikkan Iuran

Jumat , 21 Sep 2018, 21:42 WIB
Kemenkeu Siapkan Aturan Alokasi Pajak Rokok untuk BPJS

Kamis , 20 Sep 2018, 23:31 WIB
Pemerintah Diminta Segera Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Rabu , 19 Sep 2018, 14:19 WIB
Kemendagri: Pajak Rokok untuk BPJS Kurangi Penerimaan Daerah

Rabu , 13 Dec 2017, 01:19 WIB
Pemerintah Revisi Perpres Pajak Rokok Atasi Defisit BPJS

Rabu , 04 May 2016, 12:27 WIB
Australia Kembali Naikkan Pajak Rokok

Selasa , 15 Mar 2016, 11:42 WIB
Pemerintah Australia Kemungkinan Kembali Naikkan Pajak Rokok

Ahad , 08 Mar 2015, 16:46 WIB
Pemerintah akan Naikan Pajak Rokok 10 Persen
Selasa , 13 Jan 2015, 07:35 WIB
Pajak Rokok Jangan Sampai Diselewengkan
Jumat , 22 Aug 2014, 15:00 WIB
Pemprov Salurkan Hasil Pajak Rokok Rp 103 Miliar

Jumat , 30 May 2014, 23:14 WIB
Aktivis Anti-Tembakau Tuntut Kenaikan Pajak Rokok di Asia

Selasa , 13 May 2014, 18:58 WIB
Pemkab Bogor Terbesar Terima Hasil Pajak Rokok

Pakar: Bila Pajak Menzalimi, Negara Seperti Perompak
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ahli Hukum Tata Negara Laica Marzuki mengatakan pajak yang bersifat memaksa untuk keperluan negara telah diatur Undang-undang. Hanya saja pengenaannya tidak boleh menimbulkan kezaliman.Pendapat itu ditegaskan Laica Marzuki saat memberi keterangan sebagai ahli dalam pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa."Jika negara salah menempatkan pajak, maka...