Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bersama jajaran pengurus saat tiba di Kantor KPU, Jakarta, Senin (12/9/2022). Kedatangan tersebut untuk menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentang susunan kepengurusan PPP yang baru. Republika/Prayogi

KIB Dinilai Perlu Antisipasi Dampak Gejolak Internal PPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, mengingatkan agar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mewaspadai dampak dari gejolak internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurutnya, gejolak tersebut akan berpengaruh pada soliditas KIB.  Ia juga mengindikasikan adanya kontrol kekuasaan politik dalam pergantian tersebut. Hal itu dapat diduga ketika melihat kecepatan pengesahan SK Kemenkumham yang...

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya sepakat meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan proses legislasi Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) atau RUUHP.  Ilustrasi.

PPP Minta Proses Legislasi RKUHP Dilanjutkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya sepakat meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan proses legislasi Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) atau RUUHP. Pada akhir periode lalu RKUHP telah sampai pada tahap persetujuan tingkat pertama antara DPR yang diwakili Komisi III dengan pemerintah melalui Menkumham RI...