#pasal-penghinaan-presiden

Kamis , 15 Feb 2018, 20:45 WIB

Bambang Soesatyo: Kritik Ibarat Vitamin

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta, 15/2 (Antara) - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa kritik yang konstruktif terhadap lembaganya adalah ibarat vitamin untuk meningkatkan kinerja. Sehingga ia akan mempertaruhkan jabatannya kalau...

Kamis , 15 Feb 2018, 18:52 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Belum Dibahas dengan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Kepresidenan mengatakan, pasal penghinaan presiden dan Wapres dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) belum dikomunikasikan dengan pihak pemerintah. Sehingga pasal tersebut masih ada kemungkinan berubah, sesuai dengan masukan dari masyarakat. "Ternyata rancangan undang-undang (RUU) ini khususnya pasal ini masih dalam proses pending. Artinya belum ada kesepakatan baik dari DPR maupun pemerintah dalam berkenaan dengan rumusan...

Jumat , 09 Feb 2018, 14:00 WIB

Jimly: Ahli Hukum Feodal Dukung Pasal Penghinaan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah ahli hukum yang dimintai pendapat oleh...

Jumat , 09 Feb 2018, 13:19 WIB

Jimly: Pasal Penghinaan Presiden Jadi Kemunduran Peradaban

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat tengah merancang Kitab...

Jumat , 09 Feb 2018, 07:20 WIB

Kartu Kuning Zaadit dan Ancaman Penjara Menghina Penguasa

REPUBLIKA.CO.ID, Setelah berkali-kali mangkir dari panggilan kepolisian, Zaadit Taqwa...

Kamis , 08 Feb 2018, 17:42 WIB

Fadli Nilai Pasal Penghinaan Presiden Bisa Jadi Pasal Karet

Kamis , 08 Feb 2018, 04:06 WIB

Ini yang Terjadi Bila Pasal Penghinaan Presiden Masuk KUHP

Rabu , 07 Feb 2018, 21:33 WIB

Pasal Penghinaan Presiden, Zulhas: Kalau Represif Kita Tolak

Kepala BPHN Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih saat menjadi pembicara dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Rabu , 07 Feb 2018, 20:22 WIB

Pemerintah: Pasal Penghinaan Presiden Delik Umum Bukan Aduan

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari memberikan paparan dalam diskusi di Jakarta, Ahad (5/3).

Rabu , 07 Feb 2018, 20:12 WIB

Pusako: Pasal Penghinaan Presiden akan Langgar Konstitusi

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan keterangan pers terkait isu terkini kepada media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2).

Rabu , 07 Feb 2018, 19:44 WIB

Fahri: Pasal Penghinaan Presiden Bentuk Kemunduran Demokrasi

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (6/2).

Rabu , 07 Feb 2018, 18:19 WIB

DPR Klaim Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Kali Ini Berbeda

Anggota komisi III DPR-RI Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi di gedung Nusantara II, Selasa (24/10).

Rabu , 07 Feb 2018, 17:50 WIB

Nasdem: Semua Fraksi di DPR Setuju Pasal Penghinaan Presiden

Rabu , 07 Feb 2018, 16:39 WIB

Pasal Penghinaan Presiden, Yasonna: Agar Bangsa tak Liberal

Rabu , 07 Feb 2018, 15:40 WIB

Pasal Penghinaan Presiden, Fahri: Kembali ke Zaman Penjajah

Rabu , 07 Feb 2018, 15:30 WIB

'Semua Fraksi Setuju Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP'

Rabu , 07 Feb 2018, 14:48 WIB

Bamsoet Optimistis Ada Solusi Soal Pasal Penghinaan Presiden

Pengamat: UU ITE Saja tak Cukup Jerat Penghina Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai, perlunya pasal penghinaan terhadap presiden dan Wapres untuk menjerat pelaku penghina simbol negara. Menurutnya, pasal ini diperlukan lantaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menjangkau pelaku penghinaan di luar media elektronik."ITE itu kan menggunakan elektronik. Hanya elektronik.Kalau ada kegiatan di luar elektronik kan tidak...

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Rabu , 07 Feb 2018, 13:28 WIB

Pakar: Batasan Kritik dan Menghina Presiden Harus Diperjelas

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

Selasa , 06 Feb 2018, 23:00 WIB

Menkumham: Pasal Penghinaan Presiden Bukan Pesanan Jokowi

Selasa , 06 Feb 2018, 20:15 WIB

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden Hambat Demokrasi

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/11).

Selasa , 06 Feb 2018, 19:30 WIB

Pengamat: Pasal Penghinaan Presiden Dapat Bungkam Kritisme

Selasa , 06 Feb 2018, 18:14 WIB

JK Setuju Pasal Penghinaan Presiden Masuk KUHP

Suasana Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Senin (15/1).

Selasa , 06 Feb 2018, 18:10 WIB

MK Minta DPR tak Buat Norma Baru Penghinaan Presiden di KUHP

Selasa , 06 Feb 2018, 13:08 WIB

Yusril: Pemerintah Saat Ini Cenderung Menjadi Represif

Selasa , 06 Feb 2018, 12:36 WIB

'Hina Kepala Negara Lain Dipidana, Apalagi Presiden Sendiri'

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

Selasa , 06 Feb 2018, 12:17 WIB

'Tak Ada Urgensi untuk RUU KUHP Pasal Penghinaan Presiden'

Selasa , 06 Feb 2018, 08:51 WIB

Kasus 'Kartu Kuning' UI dan Pasal Penghinaan Presiden

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman (tengah)

Senin , 05 Feb 2018, 20:09 WIB

Rumusan Pasal Penghinaan Presiden Disepakati Masuk RUU RKUHP

Panitia Kerja Rancangan Undang undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Panja RUU RKUHP) bersama Pemerintah kembali melanjutkan pembahasan RKUHP di Kompleks Parleemn, Senayan pada Senin (5/2).

Senin , 05 Feb 2018, 13:47 WIB

Panja dan Pemerintah Bahas 14 Isu Krusial di RKUHP

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang denga Wapres Jusuf Kalla usai pelantikan pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1).

Senin , 05 Feb 2018, 12:39 WIB

Dibatalkan MK, Pasal Penghinaan Presiden Masuk Lagi ke RKUHP

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Sabtu , 03 Feb 2018, 16:04 WIB

PSHK: Pembahasan RKUHP Saat Ini Sarat Politisasi

Sabtu , 03 Feb 2018, 15:26 WIB

'Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Demokrasi Mundur'

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat diwawancara di ruang kerjanya di Kepatihan Yogyakarta, Jum'at (24/11)

Jumat , 02 Feb 2018, 17:53 WIB

Syarat Pasal Penghinaan Presiden Bisa Masuk Kembali ke KUHP

Pasal Penghinaan Presiden Diperluas, Ini Kata Ketua DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR masih menggodok Revisi Undang-undang KUHP. Isu lain yang bergulir adalah adanya perluasan Pasal 264 KUHP tentang penghinaan presiden. Seseorang yang menghina presiden terancam akan dikenakan pidana. Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengaku belum mengetahui adanya perluasan pasal tersebut. "Saya belum baca," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2).Menurutnya, wajar jika dalam pembahasan revisi tersebut...

Kamis , 05 May 2016, 15:46 WIB