#pasal-penghinaan-presiden

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Komisi III dan Pemerintah dalam rapat kerja tersebut bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undangan-Undangan (RUU) tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya terkait dengan 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme kententuan perundang-undangan.

Rabu , 06 Jul 2022, 13:40 WIB

Pemerintah Tambahkan Definisi Kritik dalam Pasal Penghinaan Presiden RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR. Salah satu...

Mahasiswa membentangkan poster saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pengunjuk rasa yang berasal dari berbagai universitas tersebut menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Rabu , 29 Jun 2022, 17:08 WIB

Mencegah Pasal Karet dari Poin Penghinaan Presiden di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar, Haura HafizhahPakar hukum tata negara Hamdan Zoelva berharap Pemerintah dan DPR dapat memuat penjelasan dan batasan terkait pasal penghinaan presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya pasal karet."Tanpa ada pembatasan, itu menjadi pasal karet karena menyangkut presiden. Itu menjadi sangat penting dalam merumuskan pasal-pasal yang...

Rabu , 29 Jun 2022, 12:54 WIB

Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, DPR: Presiden Juga Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengaku...

Jumat , 20 Aug 2021, 17:07 WIB

Mural Kritis dan Janji Kebebasan Berekspresi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Febrianto Adi Saputro, Haura Hafizhah,...

Rabu , 23 Jun 2021, 07:35 WIB

Soal Pasal Penghinaan, PSHK UII Sayangkan Sikap Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum...

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej.

Senin , 14 Jun 2021, 18:41 WIB

Pasal Hina Presiden Dihidupkan Lagi, Wamenkumham: Keliru

Ahad , 13 Jun 2021, 13:57 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Masih Diperlukan di KUHP

Ahad , 13 Jun 2021, 12:05 WIB

Jokowi Mania: Masyarakat Sulit Bedakan Kritik dan Menghina

Politikus Gerindra, Habiburokhman, khawatir keberadaan pasal penghinaan presiden dalam KUHP bisa mengakibatkan tuduhan kepada siapapun yang menjadi presiden, atau siapapun yang berkuasa menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik.

Ahad , 13 Jun 2021, 11:45 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Berpotensi Bungkam Kritik

Kamis , 10 Jun 2021, 21:02 WIB

Anggota DPR Sarankan RKUHP tak Perlu Dibahas Sejak Awal

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menko Polhukam Mahfud MD

Kamis , 10 Jun 2021, 12:52 WIB

Mahfud Ungkap Pandangan Jokowi Soal Penghinaan Presiden

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6). Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi di tahun 2021 dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.Prayogi/Republika.

Kamis , 10 Jun 2021, 12:12 WIB

Pasal Penghinaan Presiden RKUHP Beda dengan Putusan MK

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti

Kamis , 10 Jun 2021, 08:01 WIB

Empat Pasal di RKUHP yang Dinilai Mengkhawatirkan

Kamis , 10 Jun 2021, 05:09 WIB

Menkumham: Pasal Penghinaan Presiden untuk Lindungi Diri

Presiden Joko Widodo berada di dalam mobil kepresidenan. (ilustrasi)

Rabu , 09 Jun 2021, 21:15 WIB

Dalih Pasal Penghinaan Presiden: Demi Batasan Bangsa Beradab

Rabu , 09 Jun 2021, 21:07 WIB

Ini Empat Pasal UU ITE yang Direvisi

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Rabu , 09 Jun 2021, 20:24 WIB

Disebut Beda Sikap, Mahfud: Agak Ngawur

Menkumham Yasonna: Mengkritik Presiden Sah Saja Dilakukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, menanggapi soal polemik pasal penghinaan presiden di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RUU KUHP). Menurutnya mengkritik presiden sah saja dilakukan. "Mengkritik presiden sah, sekritik-kritiknya lah, kritik kebijakannya, apanya, sehebat-hebatnya kritik. Bila perlu, tidak puas ada mekanisme konstitusional juga ada <i>kok</i>," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi...

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan). RKUHP memuat ancaman pidana maksimal 4,5 tahun penjara bagi orang-orang yang menghina kepala negara melalui media sosial

Rabu , 09 Jun 2021, 00:15 WIB

Pemerintah Gagal Paham Penghapusan Pasal Penghinaan Presiden

Selasa , 08 Jun 2021, 20:41 WIB

KSP Ungkap Beda Kritik dan Penghinaan Terhadap Presiden

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih dibahas berisi pasal pidana bagi penghina Presiden dan Wakil Presiden. Sejumlah pihak mempertanyakan batasan antara kritik dan penghinaan Presiden. Kritik bagi Presiden pasalnya dianggap lumrah dalam negara demokrasi.

Selasa , 08 Jun 2021, 15:24 WIB

Krisis Konstitusi dari Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Asrul Sani.

Selasa , 08 Jun 2021, 12:40 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Diyakini tak Tabrak Putusan MK

Selasa , 08 Jun 2021, 10:37 WIB

Sederet Pasal Kontroversial dalam Draf RKUHP Terbaru

Senin , 07 Jun 2021, 19:41 WIB

Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Kini Jadi Delik Aduan

Senin , 13 Apr 2020, 12:48 WIB

Dua Orang di Jabar Jadi Tersangka Hoaks Penghinaan Presiden

Selasa , 07 Apr 2020, 19:48 WIB

ICJR Kritik KUHP dan UU ITE untuk Jerat Penghina Presiden

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

Selasa , 07 Apr 2020, 04:54 WIB

Legislator: Penegakan Hukum Jangan Dilakukan Intimidatif

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Asep Adi Saputra

Senin , 06 Apr 2020, 23:02 WIB

Polisi Juga Jerat Penghina Presiden dengan Pasal Pornografi

Layar menampilkan rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3) (ilustrasi)

Senin , 06 Apr 2020, 20:04 WIB

Penerapan Pasal Penghinaan Presiden Kala Pandemi Dikecam

Pimpinan DPR dan anggota fraksi menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka untuk bahas RKUHP.

Selasa , 24 Sep 2019, 11:32 WIB

Dewan: Jokowi Merasa tak Perlu Pasal Penghinaan Presiden

Sabtu , 21 Sep 2019, 16:48 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Tetap Diperlukan

Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/9). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi salah satu diantaranya menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

Kamis , 19 Sep 2019, 19:06 WIB

Aksi #MahasiswaBergerak Demo DPR Tolak UU KPK dan RKUHP

Presiden Joko Widodo hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin (16/9).

Senin , 16 Sep 2019, 15:46 WIB

RKUHP Segera Disahkan, Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada

Anggota Komisi III DPR-RI, Nasir Djamil usai gelar rapat gabungan Komisi III bersama KPK, Polri, dan Jaksa Agung di Gedung Nusantara II, Senin (16/10).

Kamis , 05 Sep 2019, 09:04 WIB

Anggota DPR Tetap Ingin RKUHP Disahkan Periode Ini

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana (kanan) bersama Seskab Pramono Anung (ketiga kanan) bersepeda bersama di Komplek Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (30/8/2019).

Pasal Penghinaan Presiden: Dulu Delik Umum, Kini Delik Aduan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Antara Pasal penghinaan terhadap Presiden diperkirakan bakal hidup kembali lewat Rancangan Kitab Hukum Acara Pidaha (RKUHP) yang segera disahkan DPR. Padahal, sebelumnya pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan menanggapi terkait pro kontra dihidupkannya kembali pasal penghinaan presiden tersebut. "Dalam RKUHP, pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden...

Jumat , 30 Aug 2019, 11:57 WIB