
Ahad , 18 Jul 2021, 05:37 WIB
Rumah Warga Kampung Babakan Tanjung Ambruk, Butuh Perhatian Pemerintah!

Kamis , 03 Jun 2021, 16:14 WIB
Pemerintah Tidak Kirim Jamaah Haji, Ini Sikap PBNU

Kamis , 20 May 2021, 00:55 WIB
Antisipasi Covid-19 Usai Lebaran, Warga Diminta Waspada

Senin , 10 May 2021, 17:21 WIB
Pemerintah Diimbau Pastikan Calon Jamaah Haji RI Berangkat

Ahad , 28 Mar 2021, 18:54 WIB
MUI Bogor Ajak Masyarakat, Tokoh Agama Rapatkan Barisan

Senin , 22 Mar 2021, 22:17 WIB
DPR-Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU Praktik Psikologi

Senin , 22 Mar 2021, 13:37 WIB
Al Washliyah Desak Pemerintah-DPR Persatukan Anak Bangsa

Sabtu , 13 Mar 2021, 13:31 WIB
Netgrit: Pemerintah-DPR tak Anggap Penting Kualitas Pemilu

Selasa , 09 Mar 2021, 22:15 WIB
Yasonna Klaim Pemerintah Bakal Nilai Objektif Soal Demokrat

Senin , 08 Mar 2021, 13:33 WIB
Prinsip Kritik Aswaja Terhadap Pemerintah

Rabu , 24 Feb 2021, 18:42 WIB
KSP: Laju Kemiskinan Indonesia Terkendali

Ahad , 21 Feb 2021, 16:40 WIB
Pemilik Restoran di Korsel Tuntut Ganti Rugi Pemerintah

Ajak Umat Baik Sangka, Wapres: Wakaf Bukan untuk Pemerintah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menegaskan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNU) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada akhir Januari diperuntukkan untuk umat. Pemerintah, kata Ma'ruf, hanya sebagai pihak yang memfasilitasi terkumpulnya dana wakaf yang belum tergali dengan maksimal. Saat ini dari potensi wakaf sekitar Rp108 Triliun namun baru terealisasi beberapa persen saja. "Pemerintah itu mengambil inisiatif untuk memfasilitasi supaya gerakan...

Selasa , 20 Oct 2020, 22:24 WIB
Ketua MPR: Ajak Buruh Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker

Senin , 19 Oct 2020, 00:44 WIB
Pemerintah Menyiapkan 100 Juta Vaksin Covid-19 pada 2021

Sabtu , 17 Oct 2020, 05:52 WIB
Kiat Menjaga Kepercayaan Pasar Otomotif di Masa Pandemi

Jumat , 09 Oct 2020, 13:50 WIB
Bantuan Petani, Bamsoet: Mensos Harus Pastikan Tepat Sasaran

Senin , 05 Oct 2020, 12:35 WIB
Arief Poyuono: RUU Ciptaker Kerja Keras Pemerintah-DPR

Senin , 28 Sep 2020, 19:05 WIB
SPS: Kehadiran Pemerintah untuk Pers Suatu Keharusan

Kamis , 17 Sep 2020, 08:41 WIB
Efektivitas PSBB Bagi Pemulihan Ekonomi

Ahad , 16 Aug 2020, 15:26 WIB
Target Pertumbuhan Ekonomi 2021 Tidak Realistis

Jumat , 14 Aug 2020, 23:53 WIB
Pemerintah Kucurkan Dana Rp30,5 Triliun untuk Pembangunan ICT Tahun 2021

Kamis , 13 Aug 2020, 18:32 WIB
Pemerintah Pacu Belanja Kementerian dan Lembaga untuk Pulihkan Ekonomi

Selasa , 28 Jul 2020, 16:58 WIB
Pemerintah Fokus Pulihkan Wisatawan Domestik

Selasa , 28 Jul 2020, 11:41 WIB
Politikus Demokrat Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Transpar

Pengembangan 10 Kawasan Metropolitan akan Dipercepat
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memastikan akan mempercepat pengembangan 10 Kawasan Metropolitan prioritas di tanah air. Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, saat ini ada arahan dari Menteri PUPR untuk menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di 10 Kawasan Metropolitan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Produk perencanaan dan program pengembangan 10 Kawasan Metropolitan...

Kamis , 02 Jul 2020, 19:35 WIB
Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Bangun Ketahanan Nasional

Jumat , 26 Jun 2020, 19:23 WIB
Kemenkop Apresiasi Belanja Pengadaan Pemerintah via UMKM

Kamis , 25 Jun 2020, 17:54 WIB
DPR RI: Jadikan Bulog Penyalur Tunggal Bantuan Sosial

Kamis , 25 Jun 2020, 14:06 WIB
PLN Tagih Utang Pemerintah Rp 45 Triliun

Senin , 22 Jun 2020, 09:36 WIB
Internet dan 'Medan Perang' Pemerintah Vs Pers

Rabu , 17 Jun 2020, 18:23 WIB
Wantim MUI: DPR dan Pemerintah Harus Dikawal

Kamis , 11 Jun 2020, 14:31 WIB
Hari ini DPR, Pemerintah, dan BPJSK Bahas Soal PP 64/2020

Ahad , 07 Jun 2020, 11:01 WIB
Trik Petani Mangga Kendalikan Lalat Buah

Rabu , 20 May 2020, 19:57 WIB