#pengesahan-ruu-ciptaker

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal

Kamis , 08 Oct 2020, 10:52 WIB

KSPI tak Ikut Aksi Tolak UU Ciptaker di Depan Istana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, buruh dan pekerja yang tergabung dengan KSPI tak mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja di depan Istana Negara,...

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea (kiri) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019).

Kamis , 08 Oct 2020, 08:48 WIB

KSPI Imbau Unjuk Rasa tak Anarkistis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, serikat pekerja dan buruh masih akan melanjutkan mogok nasional hari ini, Kamis (8/10). Namun, Said mengimbau, agar unjuk rasa dilakukan secara damai, tertib, dan tidak anarkistis. "Tanggal 8 Oktober 2020 adalah hari terakhir mogok nasional KSPI dan KSPSI AGN serta 32 federasi serikat pekerja, sesuai hasil kesepakatan dan instruksi...

Kamis , 08 Oct 2020, 08:18 WIB

Omnibus Law, Masalah Komunikasi dan Mencari Keseimbangan

REPUBLIKA.CO.ID, -- Verdy Firmantoro, Dosen Komunikasi Politik FISIP UHAMKA dan Mahasiswa...

Kamis , 08 Oct 2020, 07:15 WIB

KSPI Belum Ada Rencana Ajukan RUU Omnibus Law ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said...

Kamis , 08 Oct 2020, 06:47 WIB

UU Ciptaker, Apa Anda Sudah Baca?

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rakhmad Zailani Kiki; Kepala Lembaga Peradaban Luhur (LPL) Ketika...

Kamis , 08 Oct 2020, 06:15 WIB

Fadli Zon Minta Maaf tak Bisa Cegah Pengesahan RUU Ciptaker

aturan itu menempatkaPendidikan masih masuk dalam RUU Cipta Kerja dimana dalam pasal-pasanya masih menjadikan pendidikan sebagai komoditas perdagangan karena sektor pendidikan dilakukan melalui perizinan berusaha. Foto, sejumlah pelajar bersiap mengerjakan soal ujian. (ilustrasi)

Selasa , 06 Oct 2020, 14:21 WIB

FSGI: Pendidikan Bukan Barang Dagangan

DPR menggelar rapat paripurna Masa Sidang IV dan pengambilan keputusan tingkat II RUU Cipta Kerja, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10).

Selasa , 06 Oct 2020, 14:12 WIB

Irwan Kecewa Mikrofonnya Dimatikan Saat Interupsi

Seorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10). 35 investor dunia prihatin dengan lahirnya UU Cipta kerja

Selasa , 06 Oct 2020, 12:40 WIB

Investor Dunia: UU Cipta Kerja Berisiko Bagi Hutan Indonesia

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono

Selasa , 06 Oct 2020, 08:48 WIB

Gagal Jegal RUU Ciptaker, AHY Minta Maaf ke Rakyat

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah pimpinan DPR RI yang mempercepat Rapat Paripurna DPR RI. Pasalnya, menurut Syarief, masih banyak RUU yang masih menuai pro kontra dan perlu mendengarkan aspirasi rakyat kecil.

Selasa , 06 Oct 2020, 08:05 WIB

Syarief Hasan: Demokrat Tetap Menolak UU Cipta Kerja

Selasa , 06 Oct 2020, 06:06 WIB

Demokrat: Pimpinan DPR Sewenang-wenang Sahkan RUU Ciptaker

Senin , 05 Oct 2020, 23:03 WIB

Gubernur Jateng Imbau Buruh tak Lakukan Aksi Mogok Massal

Senin , 05 Oct 2020, 22:56 WIB

Buruh Pastikan Besok Tetap Mogok Nasional

Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (ilustrasi).

Senin , 05 Oct 2020, 16:53 WIB

DPR: RUU Cipta Kerja tak Hilangkan Cuti Haid dan Hamil

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

Ahad , 04 Oct 2020, 14:32 WIB

KSPI Ungkap 7 Alasan Tolak Pengesahan RUU Cipta Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri)

Ahad , 04 Oct 2020, 12:16 WIB

Airlangga Harap RUU Ciptaker Dorong Pemulihan Ekonomi

Ini Tiga Catata Kritis Demokrat Terkait RUU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) disetujui menjadi undang-undang. Demokrat menilai, banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif. "Fraksi Demokrat menilai tidak perlu terburu-buru dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, dan kami menyarankan dilakukan pembahasan lebih utuh dan melibatkan berbagai <i>stakeholder</i> yang berkepentingan," kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR...

close ×