#revisi-uu-pilkada

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Sabtu , 23 Apr 2016, 21:00 WIB

DPR: UU Pilkada Jadi Salah Satu Produk Hukum Terburuk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR, Arteri Dahlan, mengakui jika UU Pilkada merupakan salah satu produk hukum terburuk yang pernah dibuat pihaknya. Revisi UU Pilkada kali ini ditargetkan...

Petugas PPK memaparkan hasil penghitungan suara dari tiap kecamatan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota pada Pilkada Depok, di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/12).

Sabtu , 23 Apr 2016, 19:28 WIB

DPR Optimistis Revisi UU Pilkada Selesai Tepat Waktu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR, Arteri Dahlan, mengatakan revisi Pilkada dipastikan selesai tepat waktu. Menurut rencana, revisi akan selesai pada 29 April."Kami optimis target revisi selesai pada 29 April dapat terpenuhi. Kami tidak santai, ada komitmen untuk memperbaiki aturan Pilkada agar jadi produk hukum yang lebih baik, " ujar Arteri kepada Republika.co.id, Sabtu (23/4). Menurut dia, revisi...

Selasa , 19 Apr 2016, 12:21 WIB

Ini Tujuh Poin Krusial dalam Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman...

Senin , 18 Apr 2016, 23:00 WIB

Misbakhun Sampaikan Tujuh Catatan Terkait Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Mukhammad...

Senin , 18 Apr 2016, 16:43 WIB

7 Catatan Penting Misbakhun pada Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR, M.Misbakhun menilai kepemimpinan...

Ilustrasi Pilkada Damai, Pilkada Serentak

Jumat , 15 Apr 2016, 22:04 WIB

Lima Fraksi DPR Tolak Sanksi Bagi Parpol tak Usung Calon di Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Jumat , 15 Apr 2016, 22:00 WIB

5 Poin Revisi UU Pilkada Butuh Perdebatan Panjang

Kamis , 14 Apr 2016, 16:46 WIB

PAN Tetap Ingin Perberat Syarat Calon Independen

Kamis , 14 Apr 2016, 15:05 WIB

DPR-MK Konsultasi Revisi UU Pilkada

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz (tengah) saat menjadi pembicara dalam diskusi media

Ahad , 10 Apr 2016, 13:11 WIB

Revisi UU Pilkada, JPRR: Pejabat yang Ikut Pilkada Harus Mundur

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Senin , 04 Apr 2016, 00:33 WIB

Tiga Poin UU Pilkada yang Perlu Direvisi versi Perludem

Jumat , 01 Apr 2016, 13:49 WIB

Surat Keterangan Pemred untuk Napi Ikut Pilkada tak Cukup

Kamis , 31 Mar 2016, 14:28 WIB

DPR Cari Jalan Tengah Atur Parpol Berkonflik Ikut Pilkada

Kamis , 31 Mar 2016, 13:28 WIB

Revisi UU Pilkada akan Dikebut

Kamis , 31 Mar 2016, 10:11 WIB

DPR Telah Terima Draft Revisi UU Pilkada

Kamis , 31 Mar 2016, 05:00 WIB

RUU Pilkada Jangan Sampai Diskriminatif Terhadap Calon Independen

Rabu , 30 Mar 2016, 18:27 WIB

Kemendagri Telah Serahkan Draf Revisi UU Pilkada

DPD: Jika Syarat Pilkada Diperkuat, Minat Calon Independen Berkurang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad memprediksi jika syarat calon independen kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2017 diperkuat, maka minat mereka akan berkurang untuk mencalonkan diri."Tentu saja semakin beratnya syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi calon dari jalur perseorangan kian mempersempit orang untuk maju melalui jalur ini. Dengan begitu, panggung kontestasi pilkada, terutama pada tahap pencalonan,...

Jumat , 25 Mar 2016, 20:10 WIB

'Syarat Usulan Pengetatan Calon Perseorangan Pilkada Sangat Memberatkan'

Kamis , 24 Mar 2016, 20:20 WIB

DPD: Revisi UU Pilkada Jangan Menghambat Calon Independen

Kamis , 24 Mar 2016, 19:56 WIB

Pengamat: Deparpolisasi Telah Terjadi Secara Psikologis

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Kamis , 24 Mar 2016, 19:28 WIB

Revisi UU Pilkada Jangan Dikaitkan dengan Isu Deparpolisasi

Ketua DPR RI Ade Komaruddin memberikan keterangan pers usai melakkukan pertemuan tertutup di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/1).

Senin , 21 Mar 2016, 16:32 WIB

Akom: Revisi UU Pilkada Inisiatif Pemerintah

Senin , 21 Mar 2016, 12:16 WIB

KPU Merasa Punya Kewajiban Moral 'Campuri' Revisi UU Pilkada

Senin , 21 Mar 2016, 10:07 WIB

Revisi UU Pilkada Harus Atur Relawan, Mahar Politik, dan Status Calon Independen

Senin , 21 Mar 2016, 09:38 WIB

DPR Minta KPU tak Ikut Campur Revisi UU Pilkada

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Jumat , 18 Mar 2016, 18:06 WIB

RUU Pilkada Dinilai Hanya untuk Jakarta

Jumat , 18 Mar 2016, 13:51 WIB

Menko Polhukam: Tidak Ada Perubahan Syarat Calon Independen

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/2).

Kamis , 17 Mar 2016, 19:29 WIB

Naiknya Syarat untuk Calon Independen Justru Dorong Deparpolisasi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kamis , 17 Mar 2016, 18:35 WIB

Netizen Tolak Pemberatan Syarat Calon Independen

Kamis , 17 Mar 2016, 16:47 WIB

Suding: Revisi UU Pilkada Jangan untuk Jegal Calon Independen

Kamis , 17 Mar 2016, 07:38 WIB

Mendagri: Pemerintah Tidak Ingin Memperberat Calon Independen

Rabu , 16 Mar 2016, 19:31 WIB

NasDem: Para Kompetitor Ahok Sedang Panik

Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Ancaman Baru Deparpolisasi di Komplek Perlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).

Rabu , 16 Mar 2016, 19:02 WIB

Politikus Golkar: Syarat Calon Kepala Daerah tak Adil

Ruhut: Lawan Sudah Merasa Berat Hadapi Ahok

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi II DPR mengusulkan untuk meningkatkan ambang batas dukungan bagi calon independen. Sebelumnya, calon independen hanya perlu mendapatkan dukungan sebesar 6,5-10 persen dari daftar pemilih tetap (DPT). Namun, Komisi II menginginkan syarat dukungan calon independen sebesar 15-20 persen. ''Pasti karena lawan-lawannya sudah pada merasa berat lawan Ahok,'' kata salah satu Teman Ahok, Ruhut Sitompul, saat dihubungi, Rabu...

Warga memberikan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan mengisi formulir dan memberikan fotokopi KTP di salah satu posko Teman Ahok di salah satu mall di Jakarta, Jumat (11/3/).

Rabu , 16 Mar 2016, 13:25 WIB