#revisi-uu-pilkada

Selasa , 19 Nov 2019, 06:38 WIB

UU Pilkada Berpeluang Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi II DPR RI kembali membuka peluang untuk merevisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satu poin yang akan direvisi adalah anggota...

Jumat , 08 Nov 2019, 03:17 WIB

Kemendagri Usulkan Revisi Terbatas UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) masih dalam pembicaraan. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, revisi UU Pilkada hanya dilakukan secara terbatas."Terbatas. Kami belum mau mengubah hal lain karena takut mengganggu tahapan yang sudah berjalan. Jadi kalau pun cuma ubah nomenklatur kan tidak...

Selasa , 30 Jul 2019, 16:34 WIB

PKS Setuju Eks Koruptor Dilarang Maju di Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI...

Jumat , 06 Apr 2018, 20:31 WIB

Mendagri Ungkap Tawaran Ketua DPR untuk Merevisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo...

Jumat , 30 Mar 2018, 18:01 WIB

Cakada Tersangka, Politikus PKS: Biar Masyarakat yang Pilih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani...

Jumat , 30 Mar 2018, 16:52 WIB

Cakada Bermasalah, Revisi UU Pilkada tak Memungkinkan

Senin , 09 Jan 2017, 01:00 WIB

Pembahasan Revisi UU Pilkada Disarankan Berklaster

Jumat , 16 Sep 2016, 21:10 WIB

DPR tak Bisa Ikut Campur Pembuatan Peraturan KPU

Jumat , 26 Aug 2016, 15:19 WIB

Fadli Zon Minta Pemerintah Segera Kirim Draf Revisi UU Pemilu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Republika/Yasin Habibi)

Sabtu , 11 Jun 2016, 18:50 WIB

UU Pilkada Direvisi, Dukungan KTP Ahok Belum Aman

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz (tengah) saat menjadi pembicara dalam diskusi media

Jumat , 10 Jun 2016, 23:55 WIB

'Definisi Politik Uang di Pilkada Perlu Dikaji Ulang'

Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti

Jumat , 10 Jun 2016, 17:43 WIB

‎Revisi UU Pilkada Bisa Timbulkan Kerancuan

Ilustrasi Pilkada Damai, Pilkada Serentak

Jumat , 10 Jun 2016, 17:06 WIB

Pengamat: Revisi UU Pilkada Bisa Pangkas Kemandirian KPU

Rabu , 08 Jun 2016, 14:51 WIB

Mendagri Pastikan Pilkada Mendatang Aman

Warga memberikan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan mengisi formulir dan memberikan fotokopi KTP di salah satu posko Teman Ahok di salah satu mall di Jakarta, Jumat (11/3/).

Senin , 06 Jun 2016, 14:51 WIB

Ahok Berjanji Taati Aturan Baru UU Pilkada

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan saat hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK di Sekretariat Kaukus Muda Indonesia (KMI), Jakarta, Kamis (15/10).

Ahad , 05 Jun 2016, 18:10 WIB

Komisi II DPR Bantah 'Pasung' KPU dan Bawaslu

Ahad , 05 Jun 2016, 17:43 WIB

Baru Saja Disahkan, UU Pilkada Sudah akan Di-Judicial Review

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyampaikan pandangannya pada acara Konpers ICMI mengenai Refleksi Akhir Tahun dan Pengenalan Pimpinan Pusat ICMI Periode 2015-2020, di Jakarta, Rabu (30/12).

Mantan Ketua MA: Pengesahan UU Pilkada Terburu-buru

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- DPR akhirnya mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada pada Kamis (2/6) kemarin. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai pengesahan itu terlalu terburu-buru. Menurutnya masih banyak yang harus dipertimbangkan sebelum mengesahkan RUU Pilkada. Jimly yang kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI menilai DPR mengesahkan RUU tersebut karena disetir isu-isu yang digulirkan oleh media, LSM,...

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Jazuli Juwaini

Sabtu , 04 Jun 2016, 00:54 WIB

UU Pilkada, PKS: Calon Pejawat Boleh Cuti Kenapa Legislator Harus Mundur

Sabtu , 04 Jun 2016, 00:34 WIB

PKS Merasa UU Pilkada tidak Adil

Jumat , 03 Jun 2016, 18:05 WIB

DPR Optimistis Judicial Review UU Pilkada Sia-Sia

Ade Komarudin. (Republika/ Yasin Habibi)

Jumat , 03 Jun 2016, 17:55 WIB

DPR: Judicial Review UU Pilkada Hak Setiap Orang

Sejumlah perwakilan fraksi menyampaikan berkas pendapat kepada pimpinan Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5). (Antara/Sigid Kurniawan)

Jumat , 03 Jun 2016, 07:30 WIB

Ini 21 Poin Perubahan Revisi UU Pilkada

Suasana sidang paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2015/2016 di Nusantara II kompleks DPR, Jakarta, Kamis (2/6).

Jumat , 03 Jun 2016, 01:24 WIB

Disahkan, Revisi UU Pilkada tetap Diprotes

Kamis , 02 Jun 2016, 05:11 WIB

Akom: DPR Perlu Segera Setujui RUU Pilkada

Rabu , 01 Jun 2016, 22:20 WIB

Tolak Revisi UU Pilkada, PPP Siap Ajukan Judicial Review ke MK

Rabu , 01 Jun 2016, 21:43 WIB

RUU Pilkada Disahkan Besok

Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Ancaman Baru Deparpolisasi di Komplek Perlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).

Selasa , 31 May 2016, 23:10 WIB

Hormati Hukum, Fraksi Golkar Setuju dengan Draft Revisi UU Pilkada

Selasa , 31 May 2016, 18:54 WIB

DPR Sepakati Draf Final Revisi UU Pilkada

Selasa , 31 May 2016, 16:44 WIB

DPR Jamin tak Ada Deadlock di Pembahasan Revisi UU Pilkada

Selasa , 31 May 2016, 01:17 WIB

Mendagri: Pemerintah tak Mungkin Langgar Putusan MK

Senin , 30 May 2016, 18:17 WIB

Jokowi: Revisi UU Pilkada Jangan Terjebak Kepentingan Politik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangannya saat peresmian kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta, Kamis (19/5). (Republika /Rakhmawaty La'lang)

Senin , 30 May 2016, 15:16 WIB

Mendagri: Dua Poin Belum Disepakati dalam Revisi UU Pilkada

Kamis , 26 May 2016, 20:06 WIB

Pemerintah dan DPR Diminta Segera Selesaikan Revisi UU Pilkada

Anggota Dewan Dinilai Lebih Baik tak Maju Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu poin revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah aturan terkait status anggota DPR, DPD dan DPRD saat mencalonkan diri dalam Pilkada serentak nanti. Kewajiban mundur atau cukup cuti menjadi perdebatan krusial terkait pencalonan.Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz mengatakan, pelaksanaan Pilkada sesungguhnya bukan hanya perebutan kekuasaan daerah semata. Dalam konteks...

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri)

Kamis , 05 May 2016, 15:27 WIB