#revisi-uu-pilkada

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menunjukan contoh halaman dari Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) saat peluncurannya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (7/12).

Jumat , 05 Feb 2016, 18:43 WIB

KPU Usul Revisi UU Pilkada Perkuat PPK-PPS di Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengusulkan perubahan syarat untuk petugas adhoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam revisi Undang-undang Nomor 8...

Sabtu , 23 Jan 2016, 08:43 WIB

MK Tolak Gugatan Pasangan Tora dalam Pilkada Indramayu

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan calon bupati-wakil bupati Toto Sucartono-Rasta Wiguna (Tora) dalam pilkada serentak Kabupaten Indramayu. Keputusan tersebut diputuskan dalam sidang putusan sela yang berlangsung di MK, Jakarta, Jumat (22/1) sore. Dalam putusannya, majelis hakim berpatokan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan...

Selasa , 19 Jan 2016, 21:04 WIB

KPU Minta Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dipermudah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar...

Selasa , 19 Jan 2016, 15:22 WIB

Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU Pilkada, Ini Tanggapan KPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut baik...

Senin , 28 Dec 2015, 23:00 WIB

DPR Targetkan Revisi UU Pilkada Selesai Awal 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menargetkan revisi Undang-Undang...

Senin , 07 Dec 2015, 23:29 WIB

Komisi II Akan Ajukan Revisi UU Pilkada

Evaluasi Pelaksanaan PKPU: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati (kanan) dan, Arief Budiman dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/6). (Republika/Yasin Habibi)

Jumat , 18 Sep 2015, 07:40 WIB

KPU Belum Terima SK Pemberhentian Anggota DPR yang Ikut Pilkada

Selasa , 15 Sep 2015, 21:12 WIB

Komisi II: Dana Desa Berpotensi Diselewengkan untuk Pilkada

Ahad , 23 Aug 2015, 08:00 WIB

Mensesneg: Pemerintah Sadar UU Pilkada Perlu Direvisi

Kamis , 20 Aug 2015, 15:17 WIB

DPR Setuju Revisi Terbatas UU Pilkada

Kamis , 20 Aug 2015, 11:05 WIB

MK Gelar Sidang Gugatan UU Pilkada

Rabu , 19 Aug 2015, 13:25 WIB

Effendi Gazali Gugat Larangan Calon Tunggal Pilkada ke MK

Selasa , 18 Aug 2015, 17:05 WIB

DPR: Tak Tertutup Kemungkinan UU Pilkada Direvisi

Megawati Soekarno Putri menghadiri seminar konstitusi di MPR, Selasa (18/8).

Selasa , 18 Aug 2015, 14:41 WIB

Megawati: Kalau Saya Pemimpin Negara, Saya Angkat Calon Tunggal

Jumat , 14 Aug 2015, 15:43 WIB

Poin Sanksi Parpol Sulit Masuk Revisi UU Pilkada

Jumat , 14 Aug 2015, 14:02 WIB

Revisi UU Pilkada Dijamin Rampung 2017

Jumat , 14 Aug 2015, 12:45 WIB

Perppu Gagal, Pemerintah akan Revisi UU Pilkada

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

JK: UU Pilkada Harus Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah perlu direvisi guna mencakup sanksi bagi partai yang tidak memasukkan nama calon dalam Pilkada. "Oleh karena itu undang-undang itu harus direvisi untuk melihat kenyataan yang ada," kata Kalla ditemui di Istana Wapres, Jakarta pada Kamis (6/8). Menurut JK, sejumlah partai yang tidak mengikutsertakan pasangan calon...

Selasa , 28 Jul 2015, 14:06 WIB

PDIP akan Tegur Kader tak Konsisten Maju di Pilkada

Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman dalam Dialog Pilar Negara di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (13/4). (foto : dok MPR RI)

Senin , 20 Jul 2015, 18:08 WIB

DPR: Masih Ada 9 'PR' Pemerintah untuk Pelaksanaan Pilkada 2015

Sabtu , 11 Jul 2015, 01:57 WIB

KPU: Pendaftaran Pilkada Serentak Mungkin Diperpanjang

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman (tengah), dalam diskusi forum legislasi di DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5). (Republika/Agung Supriyanto)

Kamis , 09 Jul 2015, 06:43 WIB

Komisi II: Anggaran Pengamanan Pilkada Harus Segera Direalisasikan

Rabu , 08 Jul 2015, 18:58 WIB

MK: Legislator yang Ikut Pilkada Wajib Mundur

Senin , 06 Jul 2015, 16:05 WIB

MK Minta DPR Revisi Sejumlah UU Terkait Pilkada

Ahad , 05 Jul 2015, 21:32 WIB

Golkar Dorong Revisi UU Pilkada

Pendaftaran Kepengurusan Partai. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra beserta sejumlah politisi PBB usai bertemu dengan Menkumham Yasonna Laoly di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (30/6). (Republika/Wihdan)

Sabtu , 04 Jul 2015, 21:25 WIB

PBB Khawatir Pilkada Serentak Ganggu Stabilitas Politik

Jumat , 03 Jul 2015, 23:50 WIB

Demokrat: Pilkada Serentak Jangan Sampai Ditunda

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil manik (kanan), Anggota KPU Hadar Gumay (kiri) berbicara saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/6).

Jumat , 03 Jul 2015, 15:13 WIB

KPU Berharap Persoalan Anggaran tak Tunda Pilkada

Kamis , 02 Jul 2015, 15:14 WIB

Komisi III: Pilkada Diundur Perlu Persetujuan Pemerintah

Jumat , 26 Jun 2015, 19:23 WIB

NasDem: Masalah Anggaran Jangan Hambat Pilkada Serentak

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Jumat , 26 Jun 2015, 18:43 WIB

Terpidana Korupsi Maju Sebagai Calon Bupati Dharmasraya

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin

Kamis , 25 Jun 2015, 20:36 WIB

Komisi III DPR Sarankan Pilkada 2015 Diundur

Selasa , 23 Jun 2015, 21:36 WIB

Mendagri Diminta tak Izinkan Kepala Daerah Mundur karena Pilkada

Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman.

Kamis , 18 Jun 2015, 15:39 WIB

Ini 4 Hal yang akan Direvisi dalam UU KPK

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik berjabat tangan usai melakukan rapat koordinasi persiapan Pilkada di kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/6).

Ketua KPU Minta Form C1 Segera Diunggah pada Hari Pencoblosan

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) RI, Husni Kamil Manik meminta agar form C1 dapat diunggah pada hari yang sama dengan pencoblosan. Husni mengatakan, hal ini dilakukan untuk mempercepat perhitungan realtime dan sosialisasi hasil pemilihan pada masyarakat. "Kalau seperti itu kan kita bisa langsung tahu siapa yang jadi pemenang. Jadi tidak perlu berspekulasi lagi siapa yang memperoleh suara...

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie.

Jumat , 05 Jun 2015, 18:24 WIB