
Selasa , 17 Nov 2020, 20:46 WIB
Pengusul akan Akomodasi Usulan Ubah Judul RUU Minol

Selasa , 17 Nov 2020, 18:51 WIB
PDIP Minta Pengusul RUU Minol Belajar dari Masa Lalu

Senin , 16 Nov 2020, 22:54 WIB
PHRI: RUU Larangan Minol Negatif Bagi Pariwisata

Senin , 16 Nov 2020, 20:26 WIB
Zaitun: Sangat Baik Jika RUU Minol Batasi Penyebarannya

Senin , 16 Nov 2020, 18:50 WIB
RUU Minol, ICJR: Tak Perlu Dibahas dan Harus Dihentikan

Senin , 16 Nov 2020, 17:21 WIB
Baleg: Pembahasan RUU Minol Ibarat Baru Menyalakan MesinĀ

Senin , 16 Nov 2020, 03:34 WIB
Fraksi PKS Tegaskan Konsisten Memperjuangkan RUU Minol

Ahad , 15 Nov 2020, 19:04 WIB
MUI Tasikmalaya Dukung RUU Minol

Jumat , 13 Nov 2020, 19:10 WIB
Azis Syamsuddin: RUU Minol Harus Perhatikan UU Ciptaker

Jumat , 13 Nov 2020, 16:43 WIB
RUU Minol Harus Pertimbangkan Kearifan Lokal

Jumat , 13 Nov 2020, 13:53 WIB
Pengusul: RUU Larangan Minol untuk Lindungi Masyarakat

Jumat , 13 Nov 2020, 13:35 WIB
RUU Minol Masih Tahap Pemberian Penjelasan dari Pengusul

PKS tak Masalah Judul RUU Minol dengan atau tanpa 'Larangan'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah fraksi di DPR mempertanyakan langkah fraksi pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) yang masih menggunakan kata 'Larangan' di dalam judulnya. Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, terkait judul menurutnya hanya persoalan teknis. Menurutya tidak masalah jika judul RUU tersebut menggunakan kata 'Larangan'. "Jadi tidak ada masalah kalau misalnya judulnya memang 'Larangan Minuman Beralkohol',"...

Ahad , 29 May 2016, 20:05 WIB
Ditinggal Istri Setahun, Ayah Tega Cabuli Tiga Putri Kandungnya

Ahad , 29 May 2016, 18:56 WIB
Negara Wajib Rehabilitasi Korban Kekerasan Seksual

Kamis , 26 May 2016, 14:17 WIB
Baleg Pertimbangkan Perppu Kebiri Masuk dalam RUU PKS

Rabu , 25 May 2016, 11:04 WIB
Berkas Tersangka Pemerkosaan Sadis Buruh Tangerang Dilimpahkan

Senin , 23 May 2016, 05:34 WIB
Pemerkosa 58 Anak Divonis 9 Tahun, Ini Sikap KY

Selasa , 17 May 2016, 17:06 WIB
Ada Lebih dari Seribu Kasus Kekerasan Seksual di NTB

Selasa , 17 May 2016, 14:59 WIB
MUI Dukung Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Senin , 16 May 2016, 05:15 WIB
Komnas Perempuan: Percepat Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Senin , 16 May 2016, 01:27 WIB
Perppu Kebiri Dinilai tak Perhatikan Korban Kejahatan Seksual

Sabtu , 14 May 2016, 15:59 WIB
Muhammadiyah Siap Advokasi Kasus Kekerasan Seks terhadap Anak

Sabtu , 14 May 2016, 13:01 WIB
Kasus Kekerasan Seksual Anak tak Cukup Diselesaikan dengan Hukuman

Jumat , 13 May 2016, 08:12 WIB
Perempuan Lintas Iman: RI Darurat Kekerasan Seksual

Mendikbud Instruksikan Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Sekolah
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyampaikan, pihaknya telah meminta agar pengelola sekolah membentuk gugus unit pencegahan kekerasan. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi gejala-gejala awal kekerasan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. "Kami harap sekolah dapat melakukan antisipasi aksi kekerasan di sekolah dengan membentuk gugus unit pencegahan kekerasan di sekolah maupun di luar sekolah,"...

Senin , 08 Jul 2013, 23:49 WIB
Wali Kota Tangerang: Perda Miras Punya Dasar Hukum Lebih Kuat

Sabtu , 06 Jul 2013, 18:15 WIB
PPP: Penggodokan RUU Miras Harus Dipercepat

Sabtu , 06 Jul 2013, 17:18 WIB
Daerah Harus Berani Keluarkan Kebijakan Soal Miras

Jumat , 05 Jul 2013, 21:42 WIB
Pemuda Muhammadiyah: MA Batalkan Keppres Minol Sudah Benar

Jumat , 05 Jul 2013, 21:00 WIB
Perda Miras Kurang Lengkap, UU Miras Sangat Dibutuhkan

Jumat , 05 Jul 2013, 20:36 WIB
Isi Kekosongan Peraturan Soal Miras, DPR Percepat Godok RUU Miras

Jumat , 05 Jul 2013, 19:05 WIB
DKI Jakarta Belum Ada Niat Buat Perda Miras

Jumat , 05 Jul 2013, 16:10 WIB
UU Miras Sangat Dibutuhkan di Indonesia

Kamis , 04 Jul 2013, 21:06 WIB