#sejarah-act

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22).Prayogi/Republika

Ahad , 10 Jul 2022, 18:30 WIB

Pengamat Ekonomi Syariah Ingatkan Potensi Dampak Sistemik Kasus ACT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Syariah, Yusuf Wibisono, mengatakan bahwa, dampak dari kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT) terhadap lembaga lain, tapi dampaknya tidak bisa dipandang enteng. Yusuf mengatakan, ada risiko sistemik...

Suasana kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel di, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/7/2022). Pasca merebaknya isu dugaan penyalahgunaan dana donasi yang dikelola lembaga filantropi ACT tersebut berdampak pada penurunan donatur untuk berdonasi dan sumbangan hewan kurban yang menurun mencapai 40 persen serta aktivitas perkantoran terpantau sepi.

Ahad , 10 Jul 2022, 18:02 WIB

PPATK Temukan Indikasi Pendanaan Teroris oleh ACT Sejak 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, pihaknya sudah menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dari data aliran uang lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT). Termasuk adanya indikasi pendanaan terorisme dari tindak pidana tersebut. "Sejak 2014 ini ada indikasi sudah kita temukan, kemudian kita koordinasi kepada penyidik, penegak hukum. Selama ini kita bekerja karena memang PPATK itu...

Ahad , 10 Jul 2022, 17:03 WIB

Anggota DPR Pertanyakan Kinerja PPATK di Kasus ACT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengaku terkejut...

Ahad , 10 Jul 2022, 03:45 WIB

Belajar dari ACT, Sudirman Said: Jangan karena Tikus Lumbung Dibakar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan Sudirman...

Sabtu , 09 Jul 2022, 22:51 WIB

Kasus ACT, Sudirman Said: Yang Harus Diberantas Oknum, Bukan Lembaganya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan, Sudirman...

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Sabtu , 09 Jul 2022, 19:58 WIB

Pakar: Pencabutan Izin ACT Dinilai tak Selesaikan Masalah

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2022)

Sabtu , 09 Jul 2022, 13:57 WIB

Dinsos Kota Makassar Segera Segel Kantor ACT Sulsel

Ilustrasi. Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengkritisi keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang dimiliki oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Sabtu , 09 Jul 2022, 10:14 WIB

Legislator Sebut Pencabutan Izin ACT Tergesa-gesa

Ilustrasi. Kasus yang menimpa Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak akan berdampak terlalu besar dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga nirlaba dan filantropi lainnya.

Sabtu , 09 Jul 2022, 09:08 WIB

Kasus ACT, Pengamat: Masyarakat Tetap Percaya Menyumbang Melalui Lembaga Lain

Mantan pendiri lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin

Sabtu , 09 Jul 2022, 06:02 WIB

Ahyudin Jelaskan Legalitas ACT ke Penyidik Polri

Ilustrasi. BNPT telah menerima laporan PPATK mengenai informasi transaksi mencurigakan ACT terkait jaringan terorisme.

Sabtu , 09 Jul 2022, 05:45 WIB

Soal Dugaan Transaksi Mencurigakan ACT, Ini Penjelasan BNPT

Ilustrasi. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melanjutkan memeriksa Presiden lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar, Senin (11/7/2022) lusa.

Sabtu , 09 Jul 2022, 05:25 WIB

Pemeriksaan Presiden ACT Ibnu Khajar Dilanjutkan Senin Lusa

Jumat , 08 Jul 2022, 16:02 WIB

Ikuti Kemensos, ACT Hentikan Semua Aktivitas di Provinsi Lampung

Jumat , 08 Jul 2022, 14:20 WIB

Densus 88 Diminta Telusuri Aliran Dana ACT

Wali Kota Bandung Yana Mulyana memerintahkan dinas sosial untuk menghentikan aktivitas lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Jumat , 08 Jul 2022, 13:41 WIB

Wali Kota Bandung Perintahkan Dinsos Hentikan Aktivitas ACT

Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin penuhi panggilan Baresmrim Polri, Jumat (8/7/2022)

Jumat , 08 Jul 2022, 11:37 WIB

Mantan Presiden ACT Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22).

Jumat , 08 Jul 2022, 08:45 WIB

MUI Nilai ACT Perlu Dievaluasi Tapi tidak Dimatikan

Ketua MUI: Kami Dukung Bersih-Bersih di ACT, tapi Jangan Dimatikan

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyubi mendukung upaya pembersihan di internal Aksi Cepat Tanggap (ACT), namun meminta kegiatan organisasi kemanusiaan itu tidak dihentikan. Pada acara jumpa pers Halal Award 2022 di IPB International Convention Center Bogor, Kamis (7/7/2022), dia mengatakan yang perlu dilakukan di ACT adalah evaluasi bersama, pengelola, pengawasan masyarakat,...

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT). ACT Palembang masih salurkan donasi yang terkumpul sebelum izinnya dicabut. Ilustrasi.

Kamis , 07 Jul 2022, 23:34 WIB

Izin Sudah Dicabut Kemensos, ACT di Palembang Masih Lakukan Aktivitas Sosial

Kamis , 07 Jul 2022, 20:24 WIB

Kemensos: ACT tak Mungkin tidak Tahu Aturan 10 Persen

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22). Ratusan rekening terkait ACT sudah diblokir PPATK hingga Kamis (7/7/2022) malam.

Kamis , 07 Jul 2022, 19:22 WIB

Rekening ACT yang Diblokir PPATK Bertambah Hingga Ratusan

Ekonom INDEF, Dradjad Wibowo mengatakan jangan gebyah uyah kasus ACT dengan umat Islam

Kamis , 07 Jul 2022, 18:29 WIB

Kasus ACT, Dradjad: Jangan Ikuti Buzzers

Kamis , 07 Jul 2022, 17:48 WIB

Dinsos Imbau Warga Sumsel Setop Dulu Donasi Lewat ACT

Ilustrasi. Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan, pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) tak bisa dibatalkan.

Kamis , 07 Jul 2022, 15:08 WIB

Kemensos: Pencabutan Izin ACT tak Bisa Dibatalkan, Harus Ajukan Izin Baru

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta. Kemensos sejak Rabu (6/7/2022) mencabut izin penyelenggaraan pemungutan uang dan barang oleh ACT.

Kamis , 07 Jul 2022, 14:33 WIB

Menakar Peluang Menjerat ACT Secara Pidana

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat menyampaikan keterangan pers terkait dugaan aliran dana terlarang yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Dalam konferensi tersebut PPATK mengklaim telah memblokir sementara 60 rekening atas nama yayasan Aksi Cepat Tanggap sebagai upaya antisipasi terjadinya transaksi aliran dana saat proses pengkajian. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 07 Jul 2022, 13:31 WIB

PPATK Ogah Beraudiensi dengan ACT Soal Pemblokiran Rekening

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), ilustrasi

Kamis , 07 Jul 2022, 13:21 WIB

Pemprov Jabar Minta Kabupaten/Kota Tutup Semua Kantor ACT

Permadi Arya alias Abu Janda menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/2). Abu Janda menjalani pemeriksaan selama 12 jam atas kasus cuitannya di media sosial yang kontorversial dengan menyebut islam agama arogan. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 07 Jul 2022, 10:45 WIB

Tim Anies Ungkap Hoaks Video Anies Soal Pidato ACT

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22). Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.

Kamis , 07 Jul 2022, 09:24 WIB

DKI Jakarta Evaluasi Izin ACT

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.

Kamis , 07 Jul 2022, 08:58 WIB

Ada Apa dengan ACT: Kok yang Dibunuh Pemerintah Lembaganya?

Kamis , 07 Jul 2022, 05:02 WIB

ACT Taati Keputusan Soal Pencabutan Izin Mengumpulkan Donasi

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22). Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni menegaskan pihaknya tidak terlibat penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kamis , 07 Jul 2022, 04:35 WIB

Koperasi Warteg Tegaskan Tak Terlibat Penggalangan Dana oleh ACT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tentang kasus dugaan penyelewengan dana donasi yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). (ilustrasi).

Kamis , 07 Jul 2022, 03:50 WIB

Wakil Ketua DPR Minta Publik Tak Berspekulasi di Kasus ACT, Serahkan ke Aparat Berwenang

Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad.

Kamis , 07 Jul 2022, 03:24 WIB

Soal ACT, Legislator: Tidak Teratur Tata Kelola Keuangannya

Presiden ACT Ibnu Khajar memberikan keterangan terkait tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada yayasan ACT di Kantor ACT, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Tim Legal yayasan ACT menilai keputusan pencabutan izin yang dilakukan oleh kemensos tersebut terlalu reaktif karena seharusnya proses yang harus dilakukan secara bertahap. Prayogi/Republika

In Picture: ACT Akan Ajukan Permohonan Pembatalan Pencabutan Izin

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengajukan permohonan penerbitan pembatalan pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Hal tersebut setelah Kemensos menerbitkan keputusan yang mencabut izin ACT menyelenggarakan pengumpulan sumbangan. Ibnu mengatakan, izin PUB diperpanjang setiap tiga bulan sekali. Dia mengeklaim saat ini merupakan masa peralihan. “Sebenarnya sekarang sedang masa peralihan yang sebelumnya kami memberikan laporan dan untuk perpanjangan...

Presiden ACT Ibnu Khajar meberi salam usai memberikan keterangan terkait tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada yayasan ACT di Kantor ACT, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Tim Legal yayasan ACT menilai keputusan pencabutan izin yang dilakukan oleh kemensos tersebut terlalu reaktif karena seharusnya proses yang harus dilakukan secara bertahap.

Rabu , 06 Jul 2022, 20:29 WIB