Ahad , 18 Feb 2018, 01:05 WIB
Peneliti Perkirakan Pemilu 2019 akan Ramai
Jumat , 19 Jan 2018, 22:24 WIB
Media Sosial Belum Cerminkan Pribadi Bangsa
Jumat , 19 Jan 2018, 21:00 WIB
'Masyarakat Harus Cerdas Mencerna Isi Berita'
Ahad , 24 Dec 2017, 16:26 WIB
Pengamat: Ridwan Kamil Bisa Gagal Jadi Cagub Jabar
Jumat , 22 Dec 2017, 05:17 WIB
Anggota DPRD Perempuan Kurang Terasa Gaungnya
Senin , 11 Dec 2017, 20:00 WIB
'Harmonisasi Pusat dan Daerah Harus Diwujudkan'
Ahad , 26 Nov 2017, 18:22 WIB
Kisruh Emil Dardak, Siti Zuhro: Itu Tidak Etis Berpolitik
Rabu , 07 Jun 2017, 18:51 WIB
Islam Wasathiyah Bangun Suasana Demokrasi yang Cerdas
Senin , 17 Apr 2017, 04:22 WIB
Jangankan di Jakarta, Isu SARA di AS Masih Laku
Ahad , 16 Apr 2017, 17:05 WIB
'Dalam Pilkada, Jangan Sampai Penegak Hukum tak Dipercaya Rakyat'
Senin , 20 Mar 2017, 05:41 WIB
Bawaslu Diminta Tangkas Respons Barter Politik di Pilkada
Jumat , 17 Mar 2017, 19:01 WIB
Pengamat LIPI Nilai Demokrasi Indonesia Semakin Mundur
Usulan Revisi UU MD3, DPR Dinilai Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Partai
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior LIPI, R. Siti Zuhro, menilai keinginan DPR untuk merevisi kembali Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menunjukkan bahwa lembaga legislatif tersebut hanya menjadi perpanjangan tangan partai, ketimbang sebagai penyambung aspirasi rakyat. "Ada kesenjangan antara dejure dan defacto, antara tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaannya. Sebagai lembaga politik, DPR lebih menunjukkan sebagai perpanjangan...
Rabu , 10 Aug 2016, 11:34 WIB
Pengamat Apresiasi Langkah Golkar Revisi UU Politik
Jumat , 05 Aug 2016, 13:52 WIB
Pemangkasan Anggaran Daerah Bisa Sebabkan Stagnasi Pembangunan
Rabu , 27 Jul 2016, 05:49 WIB
Pengamat: Jika tak Lebih Baik, tak Usah Reshuffle
Ahad , 22 May 2016, 04:21 WIB
Pengamat: Golkar Diminta Hati-hati Jika Pilih Dukung Ahok
Ahad , 15 May 2016, 21:30 WIB
Peneliti LIPI: Golkar tak Bisa Lagi Oposisi
Sabtu , 14 May 2016, 16:30 WIB
Timses Akom dan Setnov Klarifikasi Dugaan Pelanggaran ke Komite Etik
Selasa , 10 May 2016, 11:16 WIB
Pengamat LIPI Minta Kandidat Caketum Golkar tak Saling Serang
Rabu , 09 Mar 2016, 13:46 WIB
'Tidak Mudah Calon Independen Menangkan Pilkada'
Kamis , 18 Feb 2016, 14:35 WIB
Bawaslu dan KPK tak Cukup Berikan Efek Jera pada Politik Uang
Ahad , 14 Feb 2016, 07:27 WIB
Sistem Proporsional Terbuka Dorong Praktik Politik Uang
Rabu , 13 Jan 2016, 23:14 WIB
Baru 10 Persen Pemda Mampu Lakukan Reformasi Birokrasi
Senin , 11 Jan 2016, 13:36 WIB
Teriakan ‘Huuu’ untuk Fadli Zon yang tak Etis dari Kader PDIP
Pengamat: Perilaku Negatif Ketua DPR Jadi Pembelajaran Politik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro mengatakan siapapun pihak yang melanggar peraturan harus mendapat hukuman yang setimpal, termasuk Ketua DPR, Setya Novanto sekalipun. Pejabat publik yang mengemban peran sebagai wakil rakyat, akan senantiasa disorot. Apakah mereka sungguh-sungguh mewakili rakyat atau tidak. "Kasus perilaku negatif yang berkembang belakangan ini oleh Ketua DPR menjadi pembelajaran sangat...
Senin , 17 Aug 2015, 17:28 WIB
Pengamat: Pemerintah Harus Netral Soal Pilkada
Kamis , 06 Aug 2015, 22:20 WIB
In Picture: Diskusi Dampak Perpanjangan Pilkada
Sabtu , 25 Jul 2015, 16:43 WIB
'Apa yang Akan Dijual Golkar?'
Jumat , 24 Jul 2015, 01:35 WIB
Pengamat: Pembuatan Perda Masalahnya Ada di Kualitasnya
Senin , 20 Jul 2015, 14:45 WIB
Pengamat Nilai Dualisme Partai Perbesar Peluang Konflik
Kamis , 02 Jul 2015, 22:51 WIB
Jokowi Diminta Jangan Ragu untuk Reshuffle Kabinet
Kamis , 18 Jun 2015, 15:37 WIB
Pengamat: Dana Aspirasi, DPR Lampaui Wewenang
Rabu , 27 May 2015, 16:49 WIB
Lima Hal yang Buat Publik Kian tak Puas Kinerja Jokowi-JK
Jumat , 22 May 2015, 18:35 WIB