#siti-zuhro

Senin , 16 May 2022, 22:17 WIB

Budaya Politik Demokratis Dibutuhkan Agar Demokratisasi Berjalan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan para penyelenggara negara dan partai-partai politik perlu membangun budaya politik yang demokratis. Tujuannya agar...

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menegaskan pentingnya etika politik.

Senin , 16 May 2022, 21:49 WIB

Siti Zuhro: Etika Politik Berperan Hindari Hasil Pemilu Cacat Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan penerapan etika politik, baik oleh para peserta maupun penyelenggara negara dalam pemilu, berperan penting untuk menghindari hasil pemilu yang cacat secara hukum. Karena itu etika politik sangat penting."Etika politik sangat diperlukan bagi penyelenggara negara dalam pemilu ataupun pilkada agar pemilu dan pilkada tidak ternodai...

Rabu , 30 Mar 2022, 18:58 WIB

Asosiasi Kepala Desa Tegaskan Dukung Jokowi Tiga Periode Dikritik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala daerah se-Indonesia yang tergabung dalam...

Kamis , 27 Jan 2022, 12:39 WIB

Analis BRIN: Anies tak Perlu Latah Deklarasi Jadi Capres 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik dari Badan Riset dan...

Rabu , 06 Oct 2021, 17:20 WIB

Siti Zuhro: NU Butuh Sosok Ketum Visioner Merespons Zaman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia...

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/9). Anies diperiksa selama 5 jam dengan sembilan pertanyaan dari penyidik KPK sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019 dengan tersangka Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.Republika/Thoudy Badai

Rabu , 22 Sep 2021, 00:10 WIB

KPK Panggil Anies, Pengamat: Jangan Campur Hukum dan Politik

Ketua Kelompok DPD RI di MPR, Tamsil Linrung, mengatakan DPD menyambut secara terbuka wacana amendemen UUD 1945 yang tengah bergulir. Akan tetapi, perubahan UUD harus menyeluruh. Tidak parsial pada bagian-bagian tertentu saja.

Rabu , 08 Sep 2021, 13:23 WIB

Amendemen UUD 1945 Diharapkan Optimalkan DPD

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro

Ahad , 15 Aug 2021, 19:03 WIB

Siti Zuhro Harap Presiden Soroti BRIN dalam Pidatonya

Selasa , 29 Jun 2021, 16:42 WIB

Pakar: Perlu Buat Sistem Birokrasi agar tak Partisan

Selasa , 29 Jun 2021, 14:35 WIB

Pakar Jelaskan Alasan Penguatan KASN Perlu Dilakukan

Rabu , 02 Jun 2021, 16:27 WIB

Pengamat: Parpol Belum Efektif Jadi Pilar Utama Demokrasi

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro

Rabu , 19 May 2021, 20:07 WIB

LIPI: Pimpinan KPK Wajib Pertimbangkan Pernyataan Presiden

Ahad , 04 Apr 2021, 12:37 WIB

Moeldoko Jadi Cagub DKI, Zuhro: Politik tak Ada yang Absolut

Ahad , 07 Mar 2021, 13:53 WIB

Peneliti LIPI : Dinasti Politik Bikin Iri Kader

Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Sabtu , 06 Mar 2021, 19:56 WIB

KLB Demokrat Dinilai tidak Lazim

Jumat , 12 Feb 2021, 00:59 WIB

Siti Zuhro: Saat Ini Momen Tepat Tata Ulang Pemilu-Pilkada

Ahad , 07 Feb 2021, 16:28 WIB

Siti Zuhro: Pemilu Borongan pada 2024 Harus Dihindari

Peneliti LIPI: Lakukan Reshuffle Agar Bisa Bekerja Full Team

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Presiden JOko Widodo (Jokowi) perlu segera mencari pengganti dua menteri yang terkena kasus dugaan suap. Kondisi kabinet yang tidak pincang (full team) sangat penting dalam kondisi pandemi Covid 19. Ia mengatakan, secara ideal dalam kondisi pandemi ini, anggota kabinet perlu melakukan tugas bersama dengan pemerintah daerah...

Ahad , 25 Oct 2020, 14:10 WIB

Peneliti LIPI: Budaya Percaya Mendasar Bangun Demokrasi

Ahad , 18 Oct 2020, 00:26 WIB

Siti Zuhro: Hak Otonom Ditarik Membuat Pemda Lepas Tangan

Ahad , 12 Jul 2020, 22:52 WIB

Peneliti Usul Pemilu Wajib Bagi Masyarakat

Jumat , 10 Jan 2020, 17:39 WIB

Pengamat: Amien Rais Harus Jadi Pengayom Semua Caketum PAN

Kamis , 02 Jan 2020, 03:19 WIB

Kondisi Politik 2020 Perlu Pembenahan

Sabtu , 30 Nov 2019, 06:06 WIB

Siti Zuhro: Partai Islam Tiarap Sejak Pemilu 1955

Sabtu , 30 Nov 2019, 05:52 WIB

Siti Zuhro: Masyarakat Sekarang Perlu Panutan

Kamis , 28 Nov 2019, 19:36 WIB

Siti Zuhro Sebut Pilpres Langsung Perlu Dievaluasi

Jumat , 01 Nov 2019, 15:03 WIB

Pengamat: Pemangkasan Eselon Percepat Reformasi Birokrasi

Ahad , 27 Oct 2019, 08:25 WIB

Kabinet Jokowi Harus Tonjolkan Soliditas-Sinergitas Kuat

Ahad , 20 Oct 2019, 20:26 WIB

Soal Pemangkasan Eselon, LIPI: Bukan Hal Baru

Presiden Jokowi menerima kunjungan siswa-siswi SD Inpres Kemiri, Sentani, Jayapura, Papua pada Jumat (11/10).

Rabu , 16 Oct 2019, 12:53 WIB

Jokowi akan Umumkan Kabinet Usai Pelantikan

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Ahad (13/10/2019).

Senin , 14 Oct 2019, 22:49 WIB

Pengamat: Nasdem Bisa Sama Seperti PKS pada Era SBY

Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto, Ahad (13/10).

Senin , 14 Oct 2019, 13:14 WIB

Pertemuan Prabowo-Paloh dalam Pandangan Siti Zuhro

Jumat , 11 Oct 2019, 05:22 WIB

Peneliti LIPI: 80 Persen Pemilu di Jakarta Sukses

Jumat , 11 Oct 2019, 00:08 WIB

Peneliti LIPI: Pemilu 2019 Belum Mengedepankan Kejujuran

Pengamat: Publik akan Tetap Resisten Terhadap UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Profesor riset LIPI Siti Zuhro menilai publik akan tetap bersikap resistensi terhadap UU KPK yang baru saja disahkan DPR, selama undang-undang tersebut masih kontroversial. "Selama DPR dan Pemerintah memaksakan pemberlakuan UU KPK yang dianggap kontroversial, selama itu pula resistensi publik akan terus muncul," kata Siti Zuhro saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (17/9). Resistensi itu karena publik menilai...

Jumat , 26 Jul 2019, 20:04 WIB