#uu-kpk

Jumat , 18 Oct 2019, 09:19 WIB

Sudah Resmi, UU KPK Bernomor 19 Tahun 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara. Hasil revisi itu menjadi UU Nomor 19 tahun...

Jumat , 18 Oct 2019, 00:15 WIB

PKS Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi sudah resmi berlaku hari ini, Rabu (17/10). Aturan berlaku di tengah desakan berbagai elemen masyarakat agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun menegaskan akan mendukung Joko Widodo menerbitkan Perppu tersebut. PKS melihat hasil revisi UU KPK tersebut dianggap cenderung melemahkan...

Kamis , 17 Oct 2019, 18:39 WIB

ICW Ingatkan Jokowi Soal Janji Pemberantasan Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) masih terus...

Kamis , 17 Oct 2019, 17:29 WIB

Arsul Sebut Jokowi Belum Tanda Tangani UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi...

Kamis , 17 Oct 2019, 17:22 WIB

KPK Tetap Diizinkan Menyadap dan OTT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Kamis , 17 Oct 2019, 17:07 WIB

Belum Ada Dewan Pengawas, KPK Pakai Aturan Lama

Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan keterangan kepada media setelah dirinya kembali bergabung ke Partai Gerindra di pendopo kediamannya di Senopati, Jakarta, Kamis (17/10).

Kamis , 17 Oct 2019, 13:26 WIB

UU KPK Resmi Berlaku, Sandiaga: KPK Perlu Diperkuat

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera

Rabu , 16 Oct 2019, 19:19 WIB

UU KPK Berlaku Besok, Mardani Desak Jokowi Keluarkan Perppu

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM, Tjahjo Kumolo

Rabu , 16 Oct 2019, 17:40 WIB

Tjahjo: UU KPK Berlaku Tanpa Aturan Turunan

Rabu , 16 Oct 2019, 16:50 WIB

Bantah Agus, Masinton: KPK Bisa OTT Setelah UU Baru Berlaku

Rabu , 16 Oct 2019, 15:32 WIB

UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Besok

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Rabu , 16 Oct 2019, 14:05 WIB

Ditanya Perppu KPK, Tjahjo: Jangan Tanya Saya

Selasa , 15 Oct 2019, 22:29 WIB

Ketua KPK: Mungkin tak Ada Lagi OTT Usai UU KPK Baru

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo usai sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah di Jakarta, Selasa (15/10).

Selasa , 15 Oct 2019, 17:29 WIB

Pertanyaan Ketua KPK: Perppu Jadi atau Tidak?

Sejumlah aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) usai membacakan tuntutan saat aksi damai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10).

Selasa , 15 Oct 2019, 16:45 WIB

In Picture: Aktivis Perempuan Desak Pemerintah Keluarkan Perppu

Selasa , 15 Oct 2019, 12:52 WIB

Jaringan Antikorupsi Yogyakarta Terus Dorong Perppu KPK

Massa melemparkan batu ke arah barisan polisi saat unjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di kawasan Titik Nol Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (27/9/2019).

Selasa , 15 Oct 2019, 04:30 WIB

Akademisi Dorong Presiden Terbitkan Perppu KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif

KPK: Salah Ketik karena Revisi UU Dibuat Terburu-buru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut salah ketik atau typo dalam revisi Undang-Undang KPK karena dibuat terburu-terburu dan sangat tertutup. "Ada kesalahan ketik karena ini memang dibuat terburu-buru dan dibuat sangat tertutup," ucap Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (14/10). Karena itu, KPK sedang mencari tahu apakah perbaikan salah ketik...

Senin , 14 Oct 2019, 15:37 WIB

ICW: KPK Berpotensi 'Mati Suri' Hingga Desember

Senin , 14 Oct 2019, 15:21 WIB

Istana: Keputusan Perppu KPK Masih Perlu Waktu

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin

Senin , 14 Oct 2019, 15:04 WIB

Ngabalin: Mahasiswa tak Bisa Main Deadline Soal Perppu KPK

Suasana sidang perdana uji materi UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (30/9).

Senin , 14 Oct 2019, 14:57 WIB

Pasal Soal Dewan Pengawas KPK Digugat ke MK

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama Majelis Hakim Wahiduddin Adams (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) menutup sidang perdana uji materi UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (30/9).

Senin , 14 Oct 2019, 14:12 WIB

MK Sebut Pemohon Uji Formil UU KPK tak Sabar

Senin , 14 Oct 2019, 12:11 WIB

MK Gelar Sidang Pendahuluan Uji Formal UU KPK

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo

Ahad , 13 Oct 2019, 18:29 WIB

Politikus: Tekan Presiden Terbitkan Perppu Inkonstitusional

Anggota DPR yang juga politikus PDIP, Arteria Dahlan (kiri) saat berdebat dengan Prof Emil Salim di acara Mata Najwa yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta.

Sabtu , 12 Oct 2019, 06:30 WIB

Tak Setuju Revisi UU KPK, Arteria: Gugat ke MK

Rabu , 09 Oct 2019, 11:11 WIB

Dilema Perppu KPK: Menunggu Ketegasan Pemerintah

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

Rabu , 09 Oct 2019, 10:24 WIB

PDIP: Jalankan Dulu Revisi UU KPK

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho.

Rabu , 09 Oct 2019, 05:00 WIB

Soal Aksi, Emerson: Koalisi Sipil Solid dengan Mahasiswa

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyampaian temuan survei terkait perppu UU KPK dan gerakan mahasiswa di mata publik, Jakarta, Ahad (6/10).

Rabu , 09 Oct 2019, 04:45 WIB

Hanura Ragukan Survei LSI Soal Perppu KPK

Selasa , 08 Oct 2019, 21:25 WIB

Masinton Sebut Perppu KPK Didasari Pertimbangan Yuridis

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Masinton Pasaribu

Selasa , 08 Oct 2019, 16:39 WIB

Politikus PDIP: Perppu KPK Bisa Jadi Diktator Konstitusi

Senin , 07 Oct 2019, 16:52 WIB

Golkar Nilai tak Ada Urgensi Perppu KPK

Senin , 07 Oct 2019, 15:54 WIB

Fraksi PDIP: Pembatalan Revisi UU KPK Lewat MK, Bukan Perppu

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva

Hamdan Zoelva: Keluarkan Perppu, Presiden tak Bisa Digugat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK hasil revisi. Menurutnya, Presiden tidak bisa digugat jika mengeluarkan Perppu. "Harusnya dipertimbangkan dengan baik dan dalam-dalam. Dari segi keadaan gawat darurat, apakah benar gawat darurat atau tidak? Itu yang perlu diperhatikan,"...

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri), M Aziz Syamsuddin (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) bersiap memimpin rapat pimpinan fraksi - fraksi DPR di ruang Komisi VII, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Senin , 07 Oct 2019, 13:07 WIB