REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, periode 2007-2012, Kamis (7/6), tidak dihadiri lebih dari separoh anggota DPRD DKI Jakarta. Dari 90 total anggota dewan, sebanyak 46 orang absen.
"Sangat disayangkan, sebab dalam PP Nomor 16 tahun 2010 telah disebutkan bahwa rapat paripurna wajib dihadiri seluruh anggota dewan," kata Aliman Aat, Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta.
Rapat paripurna yang dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB itu molor hingga satu jam. Fauzi Bowo menyampaikan pada laporannya bahwa dalam kurun waktu lima tahun perekonomian Jakarta tumbuh menyakinkan. Penilaian ini didasarkan dari beberapa faktor antara lain pertumbuhan APBD, Indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angkatan kerja, berkurangnya angka kemiskinan.
Saat awal masa jabatan sebagai gubernur pada tahun 2007, APBD DKI Jakarta tercatat baru mencapai Rp 20,60 triliun. Namun total APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 saat ini menjadi Rp 36,02 Trilyun. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 5 tahun terakhir, kata Fauzi, turut meningkat. Pada tahun 2007 nilai IPM DKI Jakarta sebesar 76,59 menjadi 78,0 pada tahun 2011.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Tubagus Aris menanggapi LKPJ Gubernur tersebut. Ia mengakui ada beberapa pencapaian gubernur yang cukup bagus. Seperti penanggulangan banjir melalui Kanal Bankir Timur (KBT). Namun, klaim tentang keberhasilan peningkatan IPM, penanggulangan sampah, dan pelaksanaan Good Governance, menurut Tubagus perlu ditinjau ulang.
Dikatakannya, berdasarkan kenyataan dan tinjauan di lapangan, masih banyak temuan atau aduan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan publik, keluhan tentang sampah, dan meningkatnya pengangguran serta angka kemiskinan. "Bandingkan saja dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 2011. Lalu lihat kenyataan di lapangan. Masih jauh dari paparan tadi (LKPJ Gubernur DKI Jakarta)," ucapnya.
